REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota di Bali terus berinovasi dan sekaligus kreatif melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi.
"Hal ini agar pencapaian inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi nasional yakni tiga persen plus minus 1 persen di 2020-202," kata Trisno di Denpasar, Senin (26/10).
Selain itu, BI KPw Bali juga sangat mengharapkan keterlibatan langsung pemimpin daerah di setiap rapat TPID.
Trisno memberikan contoh program inovasi yang diusung TPID Kabupaten Badung, Bali, yakni Tingkat Sidaya dan Siaga: Peningkatan Produksi Ikan dan Daging Ayam serta Penyiapan Sistem Informasi Harga. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ikan dan daging ayam melalui pemanfaatan aplikasi Fish-Go dan agribisnis ayam pedaging.
Di samping itu, TPID Kabupaten Badung juga mewujudkan komunikasi yang efektif melalui pemasangan alat LED yang berisi running text (teks berjalan) perkembangan harga. "Atas inovasi yang dilakukan, TPID Kabupaten Badung kembali meraih juara untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Tahun 2020 untuk Wilayah Jawa Bali," ucap Trisno.
Demikian juga untuk TPID Kabupaten Bangli mengusung program inovasi Pesona Hortikultura Kawasan Batur. Tujuan inovasi TPID Kabupaten Bangli itu untuk mendukung stabilitas harga komoditas hortikultura secara lokal maupun nasional dengan dukungan dan pemanfaatan teknologi dari hulu hingga hilir oleh petani milenial.
"TPID Kabupaten Bangli juga kembali meraih predikat Nominasi 1 untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Tahun 2020 untuk Wilayah Jawa Bali," ujarnya.
Trisno mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi menyampaikan sejumlah pesan penting. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tapi juga diupayakan dapat memastikan daya beli masyarakat.
Kedua, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan percepatan realisasi APBD. Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.
Keempat, ketersediaan data informasi dan neraca pangan yang valid dan akurat diperlukan. Hal itu untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah.
Yang Kelima, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
