Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Diskriminasi Muslim Ubah Demokrasi Prancis Jadi Kemunafikan?

Senin 26 Oct 2020 19:13 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Meiliza Laveda/ Red: Nashih Nashrullah

Demokrasi di Prancis berlaku standar ganda terkait sikap terhadam Muslim Para perempuan bercadar di London Inggris memprotes larangan burqa di Prancis, Senin (11/4).

Demokrasi di Prancis berlaku standar ganda terkait sikap terhadam Muslim Para perempuan bercadar di London Inggris memprotes larangan burqa di Prancis, Senin (11/4).

Foto: AP
Demokrasi di Prancis berlaku standar ganda terkait sikap terhadam Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, AUCKLAND - Mahasiswa Universitas Auckland, Selandia Baru, Aarushi Kumar, menulis artikel tentang Prancis dan Muslim yang dimuat di Milligazette pada Ahad (25/10). Pria yang mengambil jurusan kriminologi dan sosiologi itu menyampaikan, banyak minoritas terpinggirkan di Prancis yang menonjolkan perbedaannya.

Hal itu jika dilihat secara lahiriah Prancis sebagai negara kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan, dan menjunjung tinggi lambang persatuan budaya. Dari ketidakadilan rasial dan ketidaksetaraan ekonomi yang secara tidak proporsional mempengaruhi subordinasi dalam masyarakat, Prancis telah menjadi salah satu wilayah tepatnya. Di antara pandemi global, demokrasi Prancis, inklusi yang adil dari semua warga negara di dalam Negara telah digantikan oleh kemunafikan.

Keputusan yang absurd bahwa meskipun masker wajah wajib digunakan di ruang publik, cadar akan tetap bertahan dalam mengkriminalisasi wanita Muslim secara tidak proporsional. Ketidakadilan yang tak tertandingi, penindasan yang murni kejam melalui negara, adalah pembatasan kebebasan wanita Muslim.

Baca Juga

Dilakukan melalui hubungan antagonis antara Prancis dan Islam, antara akulturasi dan tradisi agama, pakaian yang menutupi wajah wanita Muslim untuk menjaga kesopanannya, burqa telah ditindas di Prancis melalui hukum.

Itu telah menjadi sorotan terdepan, sampai, pada 2011, kepercayaan asimilasi Prancis berubah menjadi Islamofobia yang diamanatkan oleh negara, sehingga melarang cadar untuk dikenakan di depan umum. Sayangnya, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa hanya atas dasar bahwa putusan tersebut melanggar prinsip Prancis 'hidup bersama'.

Dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan virus corona, Prancis, telah menyaksikan hampir 33.200 kematian karenanya. Akibatnya, negara telah mengamanatkan masker wajah di tempat umum. Bahan kain yang menutupi wajah warga negara atas perintah pemerintah karena alasan kesehatan menunjukkan secara eksplisit bahwa argumen prinsip Prancis 'hidup bersama' seharusnya tidak cukup dalam mempertahankan larangan cadar. Ini adalah kemunafikan dalam masa puncaknya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA