REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi berupaya menambah lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) guna menjaga ketahanan pangan di sana.
Hal ini disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di sela-sela rapat koordinasi tim teknis LP2B tingkat Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (26/10). Momen ini juga sekaligus penetapan LP2B mandiri dan peluncuran program one region one off taker.
Program one region one off taker yakni petani yang lahannya diikutsertakan LP2B akan membuat perjanjian dengan pengusaha yang siap menampung seluruh hasil pertaniannya dalam jangka panjang. ''Kami serius memperhatikan masalah LP2B dan ruang terbuka hijau,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.
Pemkot Sukabumi berkomitmen menjaga dan menetapkan status LP2B dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan di Kota Sukabumi. Hal ini sejalan dengan misi Kota Sukabumi yakni meningkatnya ketahanan pangan.
Namun dalam perjalanan waktu, hal tersebut tidak mudah. "Karena di kota terjadi urbanisasi pertambahan penduduk maka kebutuhan rumah bertambah yang berdampak pada lahan pangan," kata Fahmi.
Fahmi menuturkan, pada 2045 Indonesia mencanangkan sebagai lumbung pangan dunia dan ada tiga kunci mencapainya. Pertama, mempertahankan kondisi lahan pertanian yang ada sekarang jangan ada alih fungsi lahan.
Kedua, dengan menambah luasan lahan pangan melalui pengadaan dan bisa juga mengajak warga mencatatkan lahanya jadi LP2B. Ketiga, peningkatan teknologi untuk meningkatkan produktivutas lahan pangan yang ada.
Saat ini lahan LP2B mencapai 321 hektare dan direncanakan penambahan jadi 425 hektare. "Namun penambahan LP2B ini harus berdasarkan hasil kajian strategis dan kemampuan pemda," kata dia.
Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada mengatakan, perlunya peran serta warga dalam LP2B karena keterbatasan anggaran pemerintah. Sementara pemda bisa memberikan keringanan dalam bentuk PBB, pupuk, pemasaran serta pendampingan.
Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan mengatakan, penambahan LP2B ini ditargetkan bisa terjadi setiap tahunnya. Namun hal ini disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
