Senin 26 Oct 2020 16:03 WIB

La Nina, Asuransi Petani Wajib Mencukupi

Situasi La Nina membutuhkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, meminta pemerintah memastikan kecukupan asuransi petani pada musim tanam pertama Oktober 2020-Maret 2021. Asuransi wajib disediakan sebagai antisipasi bencana banjir sawah yang bisa membuat petani gagal panen.
Foto: Humas PTPN VII
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, meminta pemerintah memastikan kecukupan asuransi petani pada musim tanam pertama Oktober 2020-Maret 2021. Asuransi wajib disediakan sebagai antisipasi bencana banjir sawah yang bisa membuat petani gagal panen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, meminta pemerintah memastikan kecukupan asuransi petani pada musim tanam pertama Oktober 2020-Maret 2021. Asuransi wajib disediakan sebagai antisipasi bencana banjir sawah yang bisa membuat petani gagal panen.

"Perlu disiapkan angka-angka potensi gagal panen dan kerugian yang akan terjadi. Asuransi itu haris benar-benar dipastikan untuk petani," kata Said kepada Republika.co.id, Senin (26/10).

Baca Juga

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program asuransi petani sebesar Rp 6 juta per hektare. Said mengatakan, situasi La Nina membutuhkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Terutama kondisi saluran irigasi persawahan yang sangat rentang menampung air berlebih.

Ia mengatakan, padi pada dasarnya bukan merupakan tanaman air meskipun membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhan. Karena itu, potensi-potensi banjir harus dapat dicegah sehingga kegiatan produksi bisa berjalan dan petani terhindar dari kerugian yang besar.

"Hama penyakit juga harus diantisipasi supaya tidak menyebar terlalu tinggi," kata Said.

Kementerian Pertanian menargetkan luas tanam pada musim kali ini bisa mencapai 8,2 juta hektare. Said menilai, luasan tersebut bisa saja dicapai karena sudah terdapat beberapa proyek food estate dan upaya-upaya perluasan luas sawah.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, membentuk Brigade La Nina, Senin (26/10). Pembentukan itu untuk memastikan penanganan iklim La Nina yang berpotensi menganggu proses musim tanam padi pertama periode Oktober 2020-Maret 2021.

Syahrul mengatakan, dibentuknya Brigade La Nina salah satunya untuk memberikan dorongan kepada petani dan para petugas lapangan dalam mengejar target pertanaman kali ini. Pemerintah menargetkan luas tanam pada musim tanam (MT) I kali ini bisa mencapai 8,2 juta hektare (ha).

"La Nina ini tidak biasa karena curah hujan bisa lebih tinggi 20-40 persen dan itu memberikan gejala banjir dan longsor yang harus kita hadapi," kata Syahrul.

Ia mengatakan, dari luasan tersebut, diharapkan produksi beras bisa mencapai 17-20 juta ton beras yang dihasilkan tahun depan. Selain itu, diyakini terdapat stok sisa tahun 2020 yang menjadi stok awal 2021 sebanyak 7,4 juta ton sehingga jika target-target tercapai total pasokan beras mencapai 27 juta ton.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement