Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Riset: Medsos Jadi Ruang Publik Bentuk Opini Pemerintah

Senin 26 Oct 2020 05:10 WIB

Red: Muhammad Hafil

Riset: Medsos Jadi Ruang Publik Bentuk Opini Pemerintah. Foto: Ilustrasi Media Sosial

Riset: Medsos Jadi Ruang Publik Bentuk Opini Pemerintah. Foto: Ilustrasi Media Sosial

Foto: pixabay
Pemerintah tak pernah lepas dari opini netizen di Medsos.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang mengatakan, media sosial telah menjelma menjadi ruang publik yang mampu membentuk opini masyarakat terkait citra pemerintahan. Sepanjang tahun pertama periode II, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah lepas dari perbincangan netizen di media sosial.

"Perbincangan mengenai Jokowi paling banyak di media Twitter, sesuai karakter Twitter sebagai tempat isu-isu sosial dan politik disemai," ujar Rustika saat memaparkan hasil risetnya bertajuk "Presiden Jokowi di Media Sosial " di Jakarta,  Senin (26/10).

Melalui siaran persnya kepada Republika, Rustika menjelaskan, nilai rapor kinerja pemerintahan Jokowi di tahun pertama periode II di mata netizen yang aktif di Twitter mencapai 66.

Penilaian itu, kata Rustika, didasarkan pada sentimen percakapan netizen terkait segala hal tentang Jokowi selama satu tahun terakhir. "Sentimen positif yang diberikan netizen terhadap Jokowi di Twitter mencapai 31 persen dan sentimen netral 35 persen," kata Rustika.

Sedangkan, sentimen negatif diberikan netizen kepada kinerja pemerintahan Jokowi di Twitter mencapai 34 persen. Menurut Rustika,  persentase dari setiap sentimen menunjukkan angka yang hampir sama, bahwa ada dinamika dan tarik menarik, pro dan kontra, pada berbagai aktivitas dan kebijakan Jokowi.

Indonesia Indicator (I2) mencatat, total pembicaraan netizen di Twitter tentang Jokowi sepanjang 20 Oktober 2019 hingga 30 September 2020 mencapai 12.406.844 cuitan yang berasal dari 2.522.575 akun. Berdasarkan jenis kelamin, akun Twitter yang aktif memperbincangkan Jokowi di Twitter sekitar 58 persen pria dan 42 persen perempuan. “Menariknya, akun perempuan memiliki sentimen positif lebih tinggi terhadap Jokowi,” ungkap Rustika.

Dari semua akun, sebanyak 94,1 persen adalah akun manusia dan 5,9 persen akun robot. "Sebanyak 85 persen netizen yang aktif memperbicangkan Jokowi adalah milenial," ungkap Rustika. Perlu pula menjadi catatan bahwa sebanyak 85,1 persen cuitan berupa retweet atas pendapat netizen lainnya. Retweet – memposting kembali sebuah tweet dengan tujuan untuk membagikan cuitan ke seluruh pengikut dengan cepat- bisa diartikan bersepakat pada cuitan awal, meski berpotensi sebagai bentuk akun buzzer atau penggaung isu. Hanya 11,1 persen  berupa postingan asli, dan sisanya adalah bentuk reply.

Respons terhadap kinerja

Berdasarkan analisis percakapan terkait Jokowi sepanjang setahun terakhir, Rustika melihat adanya korelasi yang cukup kuat antara netizen dengan Jokowi. Pada setiap pernyataan, aktivitas, maupun kebijakan yang disampaikan Jokowi senantiasa direspons oleh netizen, baik dengan sikap suportif namun juga kritis.  

Media mainstream online masih menjadi pemicu isu-isu yang berkembang di Twitter. Hal tersebut, lanjut Rustika, dilihat dari kontributor terbesar yang memberikan informasi dan cuitan terkait Jokowi berasal dari berita dan akun media online di Twitter.

Penanganan Covid-19 merupakan isu yang menggerakkan percakapan terbesar di Twitter, dengan jumlah percakapannya mencapai 1.803.438 tweet. Isu ini menduduki porsi 14,5 persen dari seluruh percakapan, direspons netizen dengan pro dan kontra, dalam situasi dinamis.

Maret 2020, netizen memberikan framing netral tertinggi, mengingat isu ini  masih baru dan tiba-tiba melanda banyak negara di dunia. Netizen mengikuti berbagai pernyataan Jokowi, terutama soal pasien Corona yang pertama di Indonesia, dan juga anjuran soal protokol kesehatan. Sementara di bulan Mei-Juni, salah satu kritik terbesar yang ditujukan pada Jokowi adalah soal penanganan Covid-19 yang dianggap oleh netizen belum tepat atau masih menuai kontroversial antara kebijakan “new normal”, lockdown, atau PSBB.

Isu kedua yang mendominasi percakapan netizen di Twitter terkait Jokowi adalah Kritik Kebijakan. Sebanyak 331.127 cuitan netizen berisi tentang kritik terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi, di mana sebagian besar cuitannya berasal dari akun-akun kontra Jokowi yang menunjukkan bahwa polarisasi pascapilpres masih hadir di lini masa Twitter. “Perlu dijadikan catatan bahwa die hard pengkritiknya tidak surut meski pimpinan atau lawan politik sudah direngkuh di pemerintahan,” ungkap Rustika.

Selain itu, isu lain yang banyak disorot dan dikaitkan netizen dengan Jokowi adalah  masalah Korupsi di Tanah Air dengan 228.265 cuitan, Pilkada  dengan 226.742 cuitan,  serta kontroversi RUU HIP 217.860 cuitan.  Isu-isu tersebut, kata Rustika, turut menyumbang sentimen negatif pada rapor kinerja Jokowi di mata netizen. Masalah korupsi lebih banyak dimunculkan dari kasus Harun Masiku dan  penanganan kasus Novel Baswedan. Masalah pilkada terutama terkait pada pelaksanaan pilkada pada tahun ini, pilkada di tengah pandemi, dan juga keikutsertaan putra dan mantu Jokowi di Pilkada 2020.

Meski begitu, netizen pun memberi sentimen positif kepada Jokowi dalam sejumlah kebijakan yang menyentuh dan langsung dirasakan oleh masyarakat, yakni program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan modal pada para pedagang, bantuan modal kerja, pidato Jokowi di PBB, dan pembangunan jalan tol.

Selain mendukung program-program tersebut, netizen juga mengapresiasi empati Jokowi pada “wong cilik” saat curhat dengan pedagang. “Isu lainnya yang menarik perhatian dan direspons sangat antusias oleh netizen adalah tampilnya Jokowi bersama boy group dari Korea, BTS, sama-sama sebagai pembicara dalam Sidang Umum PBB ke-75.

Catatan dari setahun Jokowi periode kedua, kata Rustika, masalah komunikasi merupakan hal yang sangat penting.  Kegaduhan pada beberapa isu, seperti RUU HIP atau masalah pilkada, seringkali hadir karena adanya informasi yang tidak jernih atau  ketidakkonsistenan pendapat diantara figur-figur di lingkar Presiden. Netizen kemudian merujuk Jokowi untuk menyelesaikan persoalan. “Inilah hal yang membuat seringkali ada tekanan yang ditujukan netizen pada Jokowi. Seperti pada kasus RUU HIP atau Omnimbus Law seperti saat ini,” papar Rustika.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA