Macron, Tirulah PM Selandia Baru yang Ramah Terhadap Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Presiden Prancis, Emmanuel Macron tidak berhenti pada upaya politisasi Islamofobia dan secara bertahap mengadopsi retorika anti-Islam yang kuat yang dimaksudkan untuk menarik kaum Islamofobia. Saat ini, apa yang disebut kebencian "sekuler" terhadap Muslim telah menjadi bagian dari pidato sehari-hari bagi pemerintah Prancis serta medianya.

Dalam artikel yang ditulis Merve Sebnem Oruc dan dipublikasikan Daily Sabah pada Jumat (23/10), Muslim Prancis terus meminta Macron untuk berhenti menstigmatisasi mereka, tetapi normalisasi pidato kebencian terhadap Islam hampir melegitimasi diskriminasi yang dilembagakan terhadap komunitas Muslim Prancis.

Mengambil langkah lebih jauh, Presiden Prancis baru-baru ini mengatakan "Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kami tidak hanya melihat ini di negara kami." Menambahkan bahwa dia berusaha untuk "membebaskan" Islam di Prancis dari pengaruh asing dengan meningkatkan pengawasan pembiayaan masjid.

Dia mengumumkan undang-undang yang melarang "separatisme" agama dan menguraikan langkah-langkah baru untuk "membela republik dan nilai-nilainya serta memastikannya menghormati janji-janji persamaan dan emansipasi."

Para pendukungnya berpendapat bahwa RUU yang akan datang melawan ancaman "separatis" juga akan mencakup kelompok lain seperti supremasi kulit putih ketika secara jelas menargetkan gerakan Islam. Muslim Prancis sekarang khawatir bahwa para ekstremis tidak akan menjadi satu-satunya target negara dan kebencian publik terhadap Islam karena sebuah agama akan meningkat.

Menyatakan, "sekularisme fondasi dari persatuan Prancis," Macron juga membela "hak" untuk melakukan penistaan, dengan anggukan pada kartun Charlie Hebdo yang menghina Islam. Dia mengharapkan semua warga negara Prancis untuk menghormati nilai-nilai Republik sementara dia tidak menghormati nilai-nilai Muslim.

Macron tidak memiliki toleransi terhadap Islam tetapi pada saat yang sama meminta umat Islam untuk bersikap toleran terhadap penghinaan terhadap agama mereka. Kalau terus begini, masalahnya bukan pada larangan menghormati nilai-nilai Islam, melainkan kewajiban aktif untuk menyerangnya.

Maka, tidak mengherankan mendengar bahwa anak-anak Muslim dipaksa makan daging babi di sekolah atau menggambar kartun Nabi Muhammad dengan kedok "menjadi warga negara Prancis sejati."

Sayangnya, ada insiden yang lebih tragis di Prancis akibat Islamofobia dan ekstremisme. Minggu lalu seorang guru sekolah dipenggal oleh seorang ekstremis karena memperlihatkan kartun Nabi Muhammad di sebuah kelas, sementara dua wanita Muslim ditikam di bawah Menara Eiffel ketika para penyerang meneriakkan "Arab Kotor" pakan ini. Kami akan terus melihat kasus seperti ini jika pemerintah Prancis terus mendorong Islamofobia.

Memperhatikan standar ganda antara kebebasan berbicara dan kebebasan beragama setelah serangan Charlie Hebdo, banyak Muslim di seluruh dunia melihat acara tersebut sebagai tonggak sejarah. Sejak hari itu dan seterusnya mereka tahu Islam akan diserang lagi dengan dalih sebagai agama yang tidak damai dan serangan ini tidak akan terbatas pada kata-kata kasar atau penghinaan.

Charlie Hebdo benar-benar membuka jalan bagi para ekstremis, yang mencari dalih untuk menyerang, salah satunya berjanji setia kepada Daesh (ISIS) dan dua lainnya menyatakan kesetiaan mereka kepada al-Qaida di Semenanjung Arab (AQAP). Cabang Alqaeda Yaman mengambil tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap Charlie Hebdo, mengklaim bahwa pemimpin al-Qaida memilih target dan pembantaian itu sebagai pembalasan atas penggambaran yang mengejek Nabi Muhammad.

Semua negara Muslim, termasuk komunitas Muslim Prancis, langsung mengutuk serangan Charlie Hebdo. Ketika radikalisasi mulai menyebar, terutama sejak evolusi kelompok teroris Daesh, negara-negara Muslim memainkan peran utama dalam memerangi organisasi teror yang terkenal kejam itu.

Namun, upaya mereka tidak cukup untuk membungkam kebangkitan Islamofobia di seluruh dunia karena insiden Islamofobia termasuk terorisme sayap kanan yang dimotivasi oleh berbagai ideologi mulai meningkat.

Di Prancis, lebih dari 1.000 insiden Islamofobia terjadi pada 2019 termasuk 70 serangan fisik. Sementara badan intelijen di Barat memperingatkan bahwa supremasi kulit putih menjadi ancaman yang lebih berbahaya setiap hari, negara-negara seperti Prancis tidak mendengarkan. Untungnya, tidak semua negara Barat mengikuti jalan yang sama.