Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Pemprov Jabar Belum Terapkan Sanksi Bagi Penolak Vaksin

Jumat 23 Oct 2020 18:58 WIB

Rep: Surya Dinata/ Red: Wisnu Aji Prasetiyo

Petugas medis menscreening warga saat proses simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat.

Foto: Prayogi/Republika
EMBED
Vaksin Covid-19 nantinya dilakukan dengan kesadaran masyarakat tanpa paksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan aturan sanksi denda bagi yang menolak untuk divaksin Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah  tentang penanggulangan Covid-19 Pasal 30. Sanksi tersebut berupa pidana dan denda maksimal Rp 5 Juta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar belum memutuskan untuk memberikan sanksi denda bagi warga yang menolak untuk melakukan vaksinasi Covid-19 seperti halnya di DKI Jakarta. Menurutnya, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu menurut aturan hukum. Hal itu agar tidak ada paksaan dengan situasi seperti ini dan jangan juga memaksa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ridwan berharap pelaksanaan vaksin Covid-19 nantinya dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Akan dari itu, menurutnya, edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak mendapatkan informasi hoaks yang beredar saat pandemi Covid-19.

 

 

Videografer | Surya Dinata

Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

 
 

BERITA LAINNYA