Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

UU Ciptaker Dinilai Sarat Penumpang Gelap

Sabtu 24 Oct 2020 00:06 WIB

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Indira Rezkisari

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Minimnya partisipasi rakyat jadi kesalahan terbesar UU Ciptaker.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Polemik seputar pengesahan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih terus berlanjut. Kritik terbaru disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Zaenal Arifin Mochtar. Ia melihat UU Ciptaker memiliki 'penumpang gelap'.

“UU Omnibus saya bayangkan ada kebaikannya, iya. Namun kemungkinan ‘penumpang gelapnya’ terlihat sekali,” jelasnya, melalui keterangan pers, Jumat (23/10).

Ia pun menyayangkan terbitnya UU tersebut. Karena banyaknya permasalahan yang mengiringi proses terbitnya UU Ciptaker.

Zaenal menegaskan, separuh permasalahan yang dimaksud karena caranya yang keliru, terutama minimnya kesempatan partisipasi rakyat. Secara proses pun ia menyebut ugal-ugalan, kelihatan betul terburu-buru dan banyak sekali yang berantakan. “Harusnya dibicarakan detail tapi tak dilakukan,” katanya.

Ia juga menyayangkan UU Ciptaker tersebut berpotensi merugikan banyak pihak. Apakah investasi sedemikian pentingnya sehingga harus menginjak hak-hak buruh, tanyanya.

Ia juga menyebutkan, kalau membacanya dengan teliti, undang-undang tersebut bakal banyak ditemukan hal yang tidak pas dan harus dikritisi.

“Karena itu, saya masih berharap Presiden Joko Widodo mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),” kata Zaenal.

Masih terkait dengan UU Ciptaker, legislator Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, meminta masyarakat untuk jeli dalam melihat pasal per pasal UU Ciptaker. Menurutnya, Undang-Undang tersebut tak hanya mengatur soal ketenagakerjaan, namun ada 10 klaster lain yang juga termasuk di dalamnya.

“Secara keseluruhan, UU itu disebut menguntungkan masyarakat dan perekonomian dalam arti yang luas,” ungkapnya.

Misalnya, jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah ini adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi dan kemudahan berusaha. Selain itu juga tentang pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi serta soal administrasi pemerintahan.

Kondisi perekonomian, lanjutnya, memang sedang kurang bagus, maka dibutuhkan terobosan. “Maka UU Ciptaker hendaknya jangan hanya dilihat dari klaster ketenagakerjaan saja, tetapi juga lihat secara utuh,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA