Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan ada 5 hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah dan stakeholder untuk mengendalikan inflasi.
Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada upaya pengendalian harga. Tetapi juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.
“Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM,” kata Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi hari ini (22/10/2020).
Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.
Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah.
Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19 di pusat dan daerah.
Langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dianggap sebagai elemen penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali, meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi sejalan permintaan domestik yang belum kuat, di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan. Inflasi diperkirakan akan kembali ke dalam sasarannya yakni sebesar 3,0% ± 1% pada tahun 2021 mendatang.
Inflasi yang terkendali, menurutnya, akan menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal atau local supply chain dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi. Peran UMKM akan akan dapat terus ditingkatkan dengan melakukan pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital.
Ke depan, Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah akan melakukan sinergi untuk mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM.
Editor : Eva Martha Rahayu
www.swa.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika
