REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu diplomasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI adalah membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang terpukul akibat pandemi virus korona tipe baru atau Covid-19. Beberapa upaya dan bahkan pembentukan gugus tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga telah dilakukan.
"Penanganan pandemi memerlukan gerak cepat. Agar dapat menjalankan gerak cepat Kementerian Luar Negeri telah membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE)," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam penyampaian capaian Kementerian Luar Negeri RI selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, secara virtual kepada wartawan, Kamis (22/10).
Dalam hal ini, Kemenlu juga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan one-on-one marking (penilaian satu per satu) investasi dengan tujuan melancarkan realisasi investasi di Indonesia.
"Dari upaya tersebut tercatat 16 perusahaan yang tengah dalam tahap penjajakan serius, semisal perusahaan Korea untuk baterai dan mobil listrik dengan perkiraan nilai 11 miliar dolar AS dan perusahaan Jepang dengan nilai Rp 30,5 triliun," ujar Retno.
Di lain itu, sekurangnya lima perusahaan telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan baru di Indonesia. Lima perusahaan tersebut memiliki potensi realisasi nilai investasi sejumlah 358 juta dolar AS.
Selain itu, ada delapan perusahaan tengah mengurus berbagai perizinan di BKPM dengan potensi nilai investasi sejumlah 796,7 juta dolar AS. Sebanyak tujuh perusahaan mulai profit taking atau menetas, dengan nilai investasi 915 juta dolar AS.
Retno juga menyinggung Jepang, yang Perdana Menterinya Yoshihide Suga baru bertandang ke Tanah Air. Jepang melakukan investasi di Indonesia melalui dua perusahaan, seperti Sagami dengan nilai investasi 50 juta dolar AS dan menyerap kurang lebih 6.500 tenaga kerja. Kemudian ada Panasonic dengan nilai investasi 30 juta dolar AS dan diperkirakan akan menyerap sekitar 1.940 tenaga kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
