Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Jelang Pilkada, Kendalikan Covid-19 tak Harus Tunggu Vaksin

Jumat 23 Oct 2020 12:48 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Indira Rezkisari

Penerapan protokol kesehatan yang ketat sangat dibutuhkan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat sangat dibutuhkan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pengetesan yang masif disarankan dilakukan sebelum pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahli Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat UI, dr Pandu Riono, mengatakan Covid-19 bisa dikendalikan tanpa harus menunggu vaksin. Prinsip dasarnya Covid-19 bisa diantisipasi dengan testing, tracing, hingga semakin marak dilakukannya sosialisasi 3M selaku hal yang paling mudah.

‘’Problemnya, narasi kita masih ada di anggapan jika vaksin adalah jangka pendek. Padahal itu jangka panjang,’’ ucapnya dalam webinar, Jumat (23/10).

Menurut kepentingan kesehatan publik, vaksin harus ditunggu hingga terbukti aman. Untuk mendukungnya, kegiatan paling dasar tadi ia tegaskan harus dilakukan, utamanya jika pilkada 9 Desember tetap dihelat.

Dia melanjutkan, dalam pelaksanaan pilkada, peningkatan kasus dipastikan melonjak jika tidak melakukan hal dasar. Bahkan, dengan melakukan protokol kesehatan pun, kemungkinan kasus baru karenanya ia sebut bisa saja bertambah.

‘’Karena di manapun, termasuk Amerika Serikat, pemilihan akan menghimpun orang walaupun menggunakan prokes,’’ tambah dia.

Dia menjelaskan, hal itu akan diperparah dengan terbatasnya pelacakan di daerah. Terlebih, menyoal tidak diketahuinya siapa yang telah membawa atau terinfeksi virus.

‘’Jika memang masih dilanjut 9 Desember (pilkada), November ini kita masih bisa tekan kasus dengan testing oleh pemerintah,’’ ucapnya. Selain dari peran masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan, yang tentunya penting.

Dirinya tak menampik masih ada banyak masyarakat yang abai terhadap protokol. Hal itu, menurut dia, juga karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat, pemda ataupun pasangan bakal calon kepala daerah. ‘’Itu juga menjadi salah satu tantangan untuk menekan kasus penularan,’’ ungkap dia.



BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA