REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah akan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat terkait UU Cipta Kerja. Termasuk masukan dari para mahasiswa yang berupaya mengevaluasi kinerja pemerintahan saat ini. Hal ini disampaikan Moeldoko pada acara webinar Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Serah Terima Rapor 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin, Kamis (22/10).
“Pemerintah bekerja serius dan sungguh-sungguh, tidak abai dan santai. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, yakinlah pada kami,” ujar Moeldoko, dikutip dari siaran resmi KSP.
Selain KMHDI, Webinar juga dihadiri oleh para ketua umum kelompok organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus yaitu, HMI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, GMKI, PMKRI dan EN LMND. Sedangkan Moeldoko didampingi Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.
Pada webinar tersebut, para mahasiswa mempertanyakan berbagai isu krusial mengenai UU Cipta Kerja, HAM dan demokrasi, penanganan Covid-19, kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi dan pendidikan.
Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja yang baru disahkan memiliki tujuan membawa rakyat Indonesia lebih baik. Reformasi regulasi memang tidak pernah mudah. Undang-undang ini disusun tidak hanya untuk periode pemerintahan saat ini, tetapi untuk kepentingan jangka panjang.
Untuk itu pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, berani mengambil keputusan yang tidak populer. “Karenanya saya berpesan khususnya kepada adik-adik mahasiswa, pelajari UU tersebut, bukan hanya teks-nya, tetapi juga filosofi dan konteksnya. Jika memang ada pendapat yang berbeda, gunakankan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan dan prosedur,” ujar Moeldoko.
Menurut Moeldoko, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjukrasa. Namun ia menyoroti tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Ia juga membantah adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus. “Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moeldoko juga merespons pertanyaan mahasiswa mengenai keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah HAM. Ia menegaskan pemerintah sangat serius menangani masalah ini.
“Tapi memang tidak mudah. Keseriusan pemerintah dengan pendekatan jalur yudisial dan non yudisial cukup sulit dan tak semua bersepakat. Jadi tidak mudah dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, terkait penanganan Covid-19, pemerintah tetap memperhatikan dua aspek penting yakni kesehatan dan ekonomi. Pendekatan kesehatan dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19. Sedang pendekatan ekonomi dilakukan melalui pemberian bantuan sosial dan insentif usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
