REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memantau secara langsung simulasi sistem pemberian vaksin Covid-19 yang digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar di Puskesmas Poned Tapos, Kota Depok, Kamis (22/10).
Menurut Ridwan Kamil, simulasi bertujuan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk vaksinasi Covid-19, dan jumlah warga yang disuntik dalam sehari. Selain itu, simulasi merupakan respons cepat terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat. "Simulasi ini akan mengetahui satu puskesmas dapat melakukan penyuntikan berapa kali. Misal sehari 100 orang, kami hitung berapa jumlah puskesmas di Depok. Lalu, dikalikan jumlah sasaran yang ditargetkan. Itu pentingnya simulasi ini," ujar Ridwan Kamil yang akran disapa Emil.
Emil mengikuti semua rangkaian simulasi. Yakni, mulai dari screening, cuci tangan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, proses penyuntikan, sampai menunggu 30 menit untuk melihat reaksi vaksin.
Menurut Emil, pihaknya akan membuat sejumlah skenario untuk vaksinasi. Jika kapasitas puskesmas dinilai kurang, pihaknya akan menyiapkan gedung-gedung publik sebagai tempat penyuntikan vaksin.
Begitu juga, kata dia, apabila tenaga kesehatan vaksinasi kurang. Pemda Provinsi Jabar akan membuka pendaftaran relawan tenaga kesehatan dengan sejumlah kriteria. "Nanti ketahuan jumlah orang perhari yang divaksin. Apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jabar cukup, Kalau tidak cukup, berarti gedung serbaguna, gedung olahraga, dan gedung lain akan kita jadikan tempat vaksinasi," katanya.
Menurut Emil, kalau jumlah tenaga medisnya juga tidak cukup, berarti akan membuka relawan sesuai kriteria untuk jadi penyutik dan tim panitia. Sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia rencananya akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen vaksin luar negeri.
Emil mengatakan, Kota Depok diproyeksikan menjadi daerah pertama di Jabar yang melakukan vaksinasi Covid-19. Setelah itu, empat daerah lain di kawasan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) akan melakukan vaksinasi Covid-19.
Pemprov Jabar mengajukan alokasi bagi 3 juta warga Jabar khususnya untuk wilayah Bodebek karena merupakan daerah epidemiologi tinggi. "Kewenangan untuk menentukan jumlah alokasi vaksin untuk setiap provinsi itu tetap berada di pemerintah pusat," kata Emil.
Vaksinasi COVID-19 diprioritaskan bagi orang yang berisiko tertular, seperti tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan di laboratorium rujukan Covid-19, dan TNI/Polri.
Emil mengatakan, vaksinasi dilakukan kepada warga yang berusia 18-59 tahun. Warga yang berusia diluar rentang tersebut, kata ia, akan disuntik vaksin apabila mendapat rekomendasi dari dokter. "Untuk yang diluar umur itu (18-59 tahun) harus menggunakan rekomendasi dari dokter. Karena vaksin yang diteliti ini tidak ada relawan usia balita, dan lanjut usia," katanya.
Menurut Emil, vaksinasi Covid-19 akan menguras waktu dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, persiapan yang matang diperlukan. "Prosesnya rumit, tapi lebih baik jadi masyarakat yang siap daripada nanti jadi keteteran," katanya.
Emil mengatakan, dengan adanya penyuntikan vaksin Covid-19 pada November-Desember 2020, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak langsung menghilang. Masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M sampai kondisi pulih. "Seperti cacar di dunia setelah divaksin grafik turun. Begitu juga Covid-19. Tidak akan hilang langsung 100 persen karena bertahap. Yang pasti warga Depok kami prioritaskan sebagai kota pertama dapat vaksin ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
