REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengomentari terkait rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli pesawat tempur Eurofighter Typhoon. Ia mengimbau agar Prabowo mempertimbangkan kembali terkait rencana pembelian pesawat tempur asal Austria tersebut.
"Dalam setiap keputusan pembelian alutsista perlu adanya pertimbangan alih tehnologi dan asistensi industri yang juga disertakan dalam kontrak kerjasama. Jika tidak disertai hal demikian sebaiknya pembelian Typhoon dibatalkan saja," kata Willy kepada Republika.co.id, Kamis (22/10).
Willy memandang pembelian Typhoon dengan model G to G (Government to Government) atau antarpemerintah akan menambah resiko potensi negara digugat oleh korporasi. Hal tersebut menurutnya perlu dihindari dalam hubungan transaksi yang melibatkan swasta asing.
"Sebaiknya kalau pembelian tetap akan dilakukan maka kontrak yang dibuat adalah antara industri pertahanan dalam negeri dengan penyedia," ujarnya.
Selain itu dirinya berpendapat bahwa pembelian Typhoon dinilai kurang efektif lantaran dalam jenis alat tempur yang sama, Indonesia sudah memiliki Sukhoi 35 (SU-35) yang juga diikuti dengan pembelanjaan suku cadang dan pendukungnya. Menurutnya pembelian alutsista jenis pesawat tempur tersebut merupakan belanja strategis yang harus sejalan dengan doktrin pertahanan kita.
"Penerjemahan 'Poros Maritim Dunia' dalam doktrin pertahanan sampai hari ini kita belum melihat pengejawantahannya. Ini penting untuk didahulukan sebelum belanja strategis. Apakah kita sudah merubah strategi pertahanan defensif aktif menjadi ofensif sehingga butuh alat perang demikian?" ungkapnya.
Belum lagi, ia menambahkan, adanya media yang memberitakan dugaan korupsi dari produsen typhoon kepada tentara Austria yang melakukan pembelian. Apabila Prabowo jadi membeli Typhoon, ia berharap hal tersebut harus benar-benar sudah diperjelas.
"Jangan sampai ketika kontrak G to G ditandatangani akan menimbulkan masalah bagi kita," ucapnya.
Kemudian dirinya juga melihat pembelian Typhoon hanya akan menambah beban anggaran belanja pertahanan pada belanja rutin. Menurutnya pemerintah harus benar-benar mengalokasikan belanja rutin pertahanan secara bijaksana.
"Kalau pembelian typhoon ini menjadi trigger belanja investasi dengan adanya alih tekhnologi dan asistensi industri kita masih bisa melihat hal ini sebagai belanja masa depan," ujarnya.
Dirinya menyarankan agar Prabowo menggagas kerja sama pengembangan teknologi komunikasi pertahanan dengan Austria ketimbang membeli Typhoon bekas yang sudah mengandung masalah. Menurutnya ada banyak inovasi Austria yang bisa diadopsi untuk pengembangan industri pertahanan.
"Hal ini yang sebaiknya dilakukan pak Prabowo sebagai legacy beliau yang dikenal sebagai Jenderal cerdas," tutur wakil ketua badan legislasi DPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
