Sunday, 21 Rabiul Akhir 1442 / 06 December 2020

Sunday, 21 Rabiul Akhir 1442 / 06 December 2020

Wamen BUMN: Kondisi Industri Baja Nasional Mulai Membaik

Kamis 22 Oct 2020 17:00 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya

Pekerja memotong lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Kamis (7/2).

Pekerja memotong lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten, Kamis (7/2).

Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bisnis industri baja nasional ikut terdampak pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengingatkan pelaku industri baja dan konstruksi menjaga arus kas keuangan selama pandemi. Budi mendorong industri baja dan konstruksi tetap melakukan efisiensi dengan mengurangi perjalanan dinas salah satunya.

"Fokus kita ke depan memastikan arus kas kita cukup, saran saya lebih baik siapkan sampai 2022, tidak hanya untuk tahun depan," ujar Budi saat Webinar bertajuk "Outlook Kebutuhan Baja Indonesia" di Jakarta, Kamis (22/10)

Budi menilai hal tersebut merupakan antisipasi apabila kondisi ekonomi belum benar-benar pulih pada tahun depan. Sebagaimana sektor usaha lain, kata Budi, kondisi bisnis industri baja juga terdampak pandemi.

Kendati begitu, Budi menyebut secara perlahan geliat industri baja mulai membaik seiring dengan langkah penanganan pemulihan ekonomi nasional.

"Volume penjualan Krakatau Steel juga lumayan karena permintaan naik, pemulihan sudah mulai kelihatan, purchasing index sudah mulai naik dari level 46,9  menjadi 50,8," ucap Budi.

Budi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang selalu diawali dengan persoalan pada sektor keuangan. Krisis 2020 terjadi akibat adanya persoalan dari sektor kesehatan.

"Oleh karenanya, respons kebijakan dan langkah yang harus diambil sebenarnya ialah dari teman-teman sektor kesehatan, kalau kesehatan tidak pulih, sulit (ekonomi) bisa bangkit," lanjutnya.

Pemerintah, ucap Budi, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 695 triliun guna mengatasi dampak pandemi, baik dari sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Budi tak menampik serapan anggaran sempat begitu rendah.

Namun, dia katakan, sejak Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk pada Juli, pemerintah telah menyalurkan Rp 344 triliun atau hampir 50 persen yang mana paling besar terhadap sektor perlindungan sosial dan UMKM. Kata Budi, pemerintah juga terbuka menerima masukan dari dunia usaha terkait adanya keringanan untuk dunua usaha.

"Teman-teman pelaku usaha juga bisa mengusulkan ke komite misalnya terkait perpajakan," kata Budi menambahkan.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA