Wednesday, 7 Zulhijjah 1443 / 06 July 2022

Jokowi Street, Kado UEA dan Proyek Ibu Kota Negara

Kamis 22 Oct 2020 12:28 WIB

Red: Joko Sadewo

Presiden Jokowi mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh Kerajaan UEA, di Abu Dhabi, UEA, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh Kerajaan UEA, di Abu Dhabi, UEA, beberapa waktu lalu.

Foto: Setkab
Jokowi meminta Putra Mahkota UEA jadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nidia Zuraya*

Tepat satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin berkuasa, sebuah kabar gembira datang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Nama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo disematkan menjadi nama sebuah jalan di Kota Abu Dhabi.

President Joko Widodo Street, demikian nama jalan yang diresmikan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chairman Abu Dhabi Executive Office pada 19 Oktober 2020 lalu. Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis bahkan menegaskan President Joko Widodo Street berada di jalan besar, bukan di jalan kampung.

Jalan Presiden Joko Widodo membelah kawasan Abu Dhabi National Exhibition Center dengan Embassy Area yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.

Penempatan Jalan Joko Widodo di lokasi yang strategis ini menurut Husin tidak terlepas dari kedekatan khusus antara Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed dengan Presiden Jokowi. Alasannya, Jokowi dinilai sosok yang bersahaja dan rendah hati.

Selain menjadi kado istimewa di hari peringatan satu tahun Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin negeri ini, bagi Jokowi pribadi penggunaan namanya ini merupakan bentuk penghargaan dan kehormatan bagi Indonesia.

Jauh sebelum Joko Widodo, sejumlah tokoh dari Indonesia namanya digunakan untuk menamai jalan di luar negeri. Nama-nama jalan di luar begeri yang diambil dari nama tokoh Indonesia sebelumnya adalah Jalan Sukarno di Rabat (Maroko) dan Jalan Mohammad Hatta di Harleem (Belanda). Ada juga Jalan Raden Adjeng Kartini di Amsterdam (Belanda).

Nama pahlawan Indonesia lain yang menjadi jalan adalah Pattimura di Wierden (Belanda), Christina Martha Tiahahu yang juga ada di Wierden. Ada juga nama Sutan Syahrir yang menjadi jalan di tiga kota di Belanda.

Tidak hanya itu, nama pejuang hak asasi manusia (HAM) Indonesia Munir Said Thalib juga diabadikan menjadi nama jalan. Jalan Munir terbentang di Den Haag (Belanda).

Selain menjadi nama jalan, nama sejumlah tokoh Indonesia juga diabadikan menjadi nama bangunan atau tempat di sejumlah negara. Nama presiden pertama RI, Soekarno, tercatat diabadikan menjadi nama bangunan dan taman. Yakni, Masjid Biru Soekarno di Rusia, Monumen Soekarno di Aljazair, dan Soekarno Park di Meksiko.

Kemudian ada Masjid Soeharto di Bosnia-Herzegovina, Megawati Garden di Pulau Jeju (Korea Selatan), dan Patung Jenderal Sudirman di Kantor Kementerian Pertahanan Jepang di Kota Tokyo.

Kembali ke Jalan Presiden Joko Widodo. Kedekatan Jokowi dengan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed terlihat saat Jokowi meminta Putra Mahkota UEA menjadi ketua dewan pengarah komite pembangunan ibu kota baru untuk Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat melakukan lawatan kenegaraan ke UEA pada medio Januari 2020. Permintaan tersebut langsung direspons positif oleh Pangeran Mohammed bin Zayed.

Dewan pengarah itu juga akan mencakup Masayoshi Son, miliarder pendiri dan kepala eksekutif perusahaan induk SoftBank Jepang dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang saat ini mengelola Institut Tony Blair untuk Perubahan Global.

Peran dewan pengarah akan memberikan arahan terhadap pembangunan ibu kota baru. Kehadiran tiga tokoh dunia ini diharapkan akan menambah keyakinan para investor untuk menanamkan modal mereka di ibu kota baru.

Proyek pembangunan ibu kota baru untuk Indonesia diperkirakan menelan biaya 34 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, 19 persen berasal dari anggaran negara dan sisanya dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha serta dari investasi langsung oleh perusahaan yang dikelola negara dan sektor swasta.

Tak hanya meminta sang putra mahkota untuk menjadi ketua dewan pengarah mega proyek ibu kota negara, Pemerintah Indonesia juga meminta UEA terlibat dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. SWF Indonesia diharapkan beroperasi awal 2021.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, SWF merupakan lembaga untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana atau aset negara. Sumber dana pokok lembaga itu bisa berasal dari dana APBN, aset BUMN, maupun penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas atau dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Penyertaan modal awal untuk SWF mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 5 miliar dolar AS.

Nantinya UEA akan berpartisipasi dalam pendanaan SWF untuk proyek-proyek pembangunan Indonesia. UEA pun telah berjanji untuk menjadi investor utama dalam proyek-proyek SWF.

Jadi, seperti itulah kedekatan yang dimiliki Presiden Jokowi dan penguasa sebuah federasi tujuh kerajaan di Semenanjung Arab.

*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA