REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai membuat perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pihk yang mendapatkan pukulan telak. Di sinilah pemerintah diharapkan bisa memberikan kebijakan jitu untuk dapat memberikan perlindungan kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 ini.

“Jika pemerintah bisa mewujudkan hal tersebut maka akan bisa membantu keberlanjutan usaha pelaku UMKM dan mampu bertahan menghadapi kondisi yang tidak pasti ini,” kata Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) DKI Jakarta, Samsul B. Ibrahim, di Jakarta, Rabu (21/10).

Samsul mengatakan salah satu solusi untuk memberikan sokongan ini bisa dilakukan dengan pemutihan kredit khususnya bagi pelaku UMKM yang kini penghasilannya turun drastis. Ia pun memberikan contoh pelaku UMKM yang menjadi anggota HPN pada umumnya bersifat perorangan sehingga pinjamnnya hanya sekitar Rp 5-10 juta.

“Mereka inilah yang justru  menjadi penyangga atau penggerak ekonomi sesungguhnya di masyarakat bawah atau akar rumput. Karena itu, pemerintah harus melindungi dan mambantunya secara optimal,” katanya.

Perhatian khusus ini perlu diberikan, kata Samsul, karena segmen usaha ini menguasai pangsa pasar hampir 90 persen dan berkontribusi terhadap 60 persen perekonomian nasional. Terutama, kata dia,  di skala mikro yang cukup rapuh karena pendapatan usaha berbasis harian dan tidak menentu.

"Perlu sinergi antar otoritas terkait untuk membantu UMKM kembali bangkit. Mengurangi pengangguran solusinya hanya dengan membuka lapangan kerja atau usaha baru. Tapi tidak harus dengan mendirikan industri besar, cukup membuka usaha mikro. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri, maka angka pengangguran di Indonesia perlahan-lahan berkurang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika