Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

DPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Proposal AS Daratkan P-8

Rabu 21 Oct 2020 19:56 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

 Pesawat pengintai P-8A Poseidon.  (EPA/Ali Haider)

Pesawat pengintai P-8A Poseidon. (EPA/Ali Haider)

AS dilaporkan meminta izin mendaratkan pesawat P-8 Poseidon di wilayah hukum RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Dave AKbarshah Fikarno Laksono senada dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak permintaan Amerika Serikat (AS) menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer. Menurutnya, Indonesia harus memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri.

"Kalau misalnya Amerika atau negara lain mau membuka, siapa pun itu ya, membuka pangkalan militer dengan menempatkan personel, itu kan berarti mengekspos sistem pertahanan kita kepada negara asing, dan itu berbahaya," kata Dave kepada Republika, Rabu (21/10).

Dave mengatakan, beda halnya jika tujuan kedatangan personel militer Amerika ke Indonesia adalah untuk pendidikan dan latihan bersama dan bukan mendirikan pangkalan militer. Menurutnya, sikap tegas tersebut semakin menguatkan sikap netral Indonesia yang tidak memihak negara manapun dalam konflik Laut Cina Selatan.

"Konflik Amerika dengan Cina berkaitan dengan Laut Cina Selatan atau pun dengan perdagangan atau apapun itu kita jangan sampai masuk ke dalam tengah itu. Jadi biar konflik itu biar mereka saja yang terlibat, jadi jangan kita yang masuik ke dalam pusaran itu," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

"Kita jangan diatur oleh asing lah. kalau urusan dalam negeri kita yang mengatur, jadi jangan rumah tangga kita diatur oleh orang," tegasnya.



Dilansir dari Reuters, Selasa (20/10), diberitakan bahwa Indonesia menolak keinginan AS yang meminta agar pesawat pengawas maritim Poseidon-8 bisa mendarat di Indonesia. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Pejabat AS dikabarkan gencar melakukan pendekatan agar bisa mendirikan pangkalan militer kepada Menteri Pertahanan RI dan Menteri Luar Negeri RI pada Juli dan Agustus lalu, sebelum akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo.

Pesawat P-8 dinilai berperan penting bagi AS dalam memantau aktivitas militer China di Laut China Selatan, perairan yang kini diklaim oleh Beijing. Di lautan itu, China berebut klaim dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Indonesia sendiri, selama ini menegaskan bersikap tidak memihak terkait konflik di LCS. Indonesia tidak mau terjebak dalam rivalitas AS-China di LCS.

Baca Juga

"Kami tidak mau terjebak dalam rivalitas itu. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kami siap untuk bekerja sama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dikutip Reuters.

 

photo
Peta klaim Laut China Selatan - (wikipedia)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA