Rabu 21 Oct 2020 15:50 WIB

Putin dan Macron Bahas Perkembangan Situasi Nagorno-Karabakh

Rusia minta Azerbaijan dan Armenia patuhi kesepakatan gencatan senjata.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Vladimir Putin
Foto: AP/Alexander Zemlianichenko
Vladimir Putin

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan via telepon pada Selasa (20/10). Perkembangan  situasi di Nagorno-Karabakh menjadi fokus pembahasan mereka.

"Vladimir Putin memberitahu mitranya dari Prancis tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencegah eskalasi permusuhan lebih lanjut dan melanjutkan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah Nagorno-Karabakh dengan cara politik dan diplomatik secepat mungkin," kata layanan pers Kremlin, dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Baca Juga

Rusia menekankan bahwa Armenia dan Azerbaijan selaku pihak yang terlibat dalam konfrontasi harus mematuhi perjanjian 10 Oktober dan 17 Oktober tentang gencatan senjata. "Para pemimpin (Putin dan Macron) menekankan kesiapan mereka untuk melanjutkan koordinasi erat antara Rusia dan Prancis sebagai ketua bersama OSCE Minsk Group dan di dalam Dewan Keamanan PBB," kata Kremlin.

Sejak 27 September lalu, Armenia dan Azerbaijan terlibat pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh yang dipersengketakan. Lebih dari 600 orang dilaporkan telah tewas selama konfrontasi berlangsung.

Konflik Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh sebenarnya telah berlangsung sejak awal dekade 1990-an. Persengketaan wilayah mulai muncul setelah Uni Soviet runtuh. Dari 1991-1994, pertempuran kedua negara diperkirakan menyebabkan 30 ribu orang tewas.

Pada 1992, The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Minsk Group dibentuk. Badan yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat (AS) itu bertugas memediasi serta menemukan solusi damai untuk mengakhiri konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabkah.

Gencatan senjata berhasil disepakati pada 1994. Namun hingga kini kedua negara belum bersedia terikat dalam perjanjian perdamaian.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement