Cina mengkritik kedatangan Wakil Representatif Taiwan di Berlin Jhy-Wey-Shieh ke gedung parlemen Jerman atas undangan Komisi Hak Asasi, pada Senin (20/10). Dalam pertemuan, dilakukan juga percakapan video dengan Menteri Digital Taiwan Audrey Tang dan dua wakil menteri lain.
Kedutaan Besar Cina di Berlin dalam sebuah pernyataan mengatakan, dalam pertemuan itu telah dikeluarkan "pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab". Selanjutnya disebutkan, beberapa politisi Jerman belakangan "mencampuri urusan dalam negeri Cina" dengan membahas isu Taiwan.
Para politisi Jerman telah menyalahgunakan isu Hong Kong dan Taiwan untuk agenda politik mereka sendiri, dan hal itu "tidak bisa diterima" rakyat Cina, kata Kedutaan Besar Cina di Berlin.
Cina tolak "campur tangan luar negeri" soal Taiwan
Dalam pernyataan itu, Kedutaan Besar Cina menekankan bahwa "campur tangan" Jerman dalam isu Taiwan tidak akan mengubah kenyataan, bahwa" Taiwan adalah bagian dari wilayah teritorial Cina".
"Seluruh rakyat Cina tidak akan terpengaruh (campur tangan) itu, terutama dalam tekadnya untuk melindungi dan mempertahankan persatuan nasional,'' demikian disebutkan.
Ketua Komisi Hak Asasi parlemen Jerman Gyde Jensen dari Partai Liberaldemokrat FDP menolak kritik itu dan mengatakan, Jerman harus mengambil posisi tegas mengenai Taiwan dan pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan dari Cina.
"Taiwan sangat berharap, bahwa Jerman tidak hanya mengingatkan Cina dari luar pagar saja, terkait isu Taiwan dan Hong Kong," kata Gyde Jensen. "Justru kita harus secara tegas menuntut agar Cina menaati hukum internasional. Kami akan tetap menuntut hal ini dari pemerintah Jerman."
Pertemuan Komisi Hak Asasi dan perwakilan Taiwan di Berlin dilaksanakan sebagai acara pengganti, setelah pembatalan kunjungan Komisi Hak Asasi Jerman ke Taiwan akhir September lalu karena pandemi corona.
Banyak negara tidak berani buka hubungan diplomatik
Pertemuan para politisi Jerman dan negara-negara Barat lain dengan pejabat Taiwan sudah sering mengundang kritik tajam dari Cina. Hanya belasan negara yang hingga saat ini mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan membuka hubungan diplomatik, kebanyakan negara-negara Amerika Selatan.
Jerman hingga saat ini juga tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun memandangnya sebagai "mitra dalam nilai-nilai" dan bertujuan "memelihara hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan" dengan negara pulau itu.
Cina memandang Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya yang memberontak tahun 1949, dan menyebut negara pulau itu sebagai "provinsi". Cina juga mencoba mengisolasi Taiwan dari kancah internasional, dengan mengancam setiap negara yang secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sementara, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, karena kekhawatiran konsekuensi keras dari Cina.
hp/pkp (dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
