Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Formappi Nilai Jokowi Jadikan DPR Seperti Macan Ompong

Rabu 21 Oct 2020 06:21 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

 Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Formappi menilai DPR seolah tak berkutik dan hanya ikuti keinginan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan evaluasinya terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. Menurutnya, kepiawaian Jokowi menggaet Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah telah berhasil menjadikan DPR saat ini seperti halnya macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah.

"Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Ya setelah dominasi koalisi sudah semakin sempurna, parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah," kata Lucius dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Selasa (20/10).

Menurutnya DPR sebagai lembaga legislatif dianggap telah kehilangan perannya dalam hal pengawasan. Lucius berpandangan faktor itu lah yang kemudian membuat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja begitu mudah diselesaikan. 

Baca Juga

"Padahal secara umum kinerja legislasi parlemen sangat buruk, tetapi pada RUU yang menjadi fokus pemerintah, DPR bisa ngegas membahasnya sesuai dengan yang diinginkan pemerintah," ujarnya.

Lucius juga memandang, kekuasaan yang sudah dibangun Jokowi selama setahun terakhir ini dinilai telah menghilangkan secara sistematis peran check and balances eksekutif-legislatif. Ia khawatir adanya akumulasi kekuasaan pada satu koalisi tersebut dapat berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik, dan lain-lain akan bisa tumbuh dengan subur," ujarnya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA