Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

LIPI: Dari 5 Prioritas, Pemerintah Optimal di Infrastruktur

Selasa 20 Oct 2020 18:03 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Hal tersebut terjadi karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf baru berjalan selama setahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengungkapkan ada lima program yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dari lima program prioritas pemerintahan Jokowi-Amin, ia menilai empat di antaranya belum terlalu optimal, kecuali bidang infrastruktur.

"Menurut saya diantara lima poin (program prioritas pemerintah) tadi pembangunan infrastruktur ini yang paling sedikit konsisten dan ada hasilnya, kelihatan karena fisik kan," kata Aisah dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Selasa (20/10).

Kendati demikian, ia memahami bahwa hal tersebut terjadi karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf baru berjalan selama satu tahun. Apalagi, adanya pandemi covid-19 yang menghantam berbagai sektor.

Baca Juga

Sementara itu, di sektor pembangunan SDM, Aisah memberi catatan terkait implementasi kebijakan kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakan Kartu Prakerja masih menyisakan persoalan terkait sasaran, dan konten.

"Bahkan isu terakhir ada joki yang juga menjadi masalah di kartu Pra Kerja," ujarnya.

Program prirotas lain yang juga dinilai belum optimal yaitu dalam hal penyederhanaan regulasi melalui omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aisah menilai, dalam prosesnya hingga diterbitkan UU tersebut tidak dijalankan secara hati-hati. Selain itu muncul kesan seolah-olah pemerintah terburu-buru dalam mengerjakan UU Cipta Kerja.

"Belum lagi ternyata omnibus law ini tidak menyederhanakan peraturan karena di bawah UU ini ada banyak seklai aturan turunan dan ini akan menjadi kompleksitas baru terkait dengan penyederhanaan bentuk regulasi yang diinginkan Jokowi," ucapnya.

Terakhir, Aisah juga menyoroti terkait aspek sosial politik yang dinilai tidak terlalu menjadi fokus Jokowi-Amin. Padahal, lanjut Aisah, jika Presiden Jokowi mau memprioritaskan isu sosial politik maka hal tersebut bisa menjadi prestasi Presiden selama satu tahun. 

"Isu sosial politik ketika pemerintah memiliki komitmen yang kuat kemudian ini bisa jalan, ketika ada progres ini bisa menjadi capaian yang baik untuk satu tahun Jokowi Maruf," tuturnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA