REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menilai, tak ada yang salah terkait pengadaan mobil dinas untuk pimpinan maupun pejabat strutural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tidak hanya KPK, di lembaga lain juga disediakan anggaran mobil dinas untuk komisioner.
"Saya kira anggaran untuk mobil dinas ketua KPK ini kan memang dianggarkan dalam 2021. Nah kalau saya menanggapi bahwa lembaga-lembaga yang lain itu juga mempunyai mobil dinas untuk komisionernya. Saya nggak tahu apa yang salah dalam penganggaran ini," kata Wihadi kepada Republika, Selasa (20/10).
Menurutnya jika jumlah yang dianggarkan dianggap terlalu mahal, maka anggaran tersebut bisa direvisi. Dia memandang, tidak ada salahnya mobil dinas diberikan terhadap pimpinan KPK mengingat KPK telah banyak menyelamatkan keuangan negara.
"Saya kira kita melihat juga harus sepantasnya lah yang namanya ketua KPK itu mendapatkan mobil, kan nggak mungkin ketua KPK dapat mobil Avanza, gitu kan?," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan yang mengatakan bahwa sejak awal berdiri para petinggi KPK tidak ada yang menggunakan kendaraan dinas. Menanggapi itu, politikus Partai Gerindra itu menilai pernyataan Tumpak tersebut tidak bisa dijadikan acuan yang harus diikuti.
"Kalau memang kebijakan pemerintah memberikan mobil dinas untuk KPK dan memang anggarannya memang diberikan, ya ada. Saya kira itu bukan sesuatu harga mati yang dikatakan pak Tumpak itu harus diikutin," ucapnya.
Dia meminta, agar pengadaan mobil dinas tidak dipersoalkan secara belebihan. Ia menambahkan, jika pengadaan mobil dianggap mubazir lantaran pimpinan KPK sudah menerima tunjangan transportasi, maka ia mengusulkan agar tunjangan transportasi dihapus dan diganti dengan mobil dinas.
"Justru dengan mobil ini lebih untung karena kan ada barangnya. Jadi ini tidak perlu diperuncing lagi disesuaikan saja segala sesuatunya dan ini normal-normal saja sebenarnya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
