REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tender untuk pengadaan rangkaian kereta bagi transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) digulirkan lagi oleh BUMD PT Mass Rapid Transit pada Desember 2020 usai dua putaran "market sounding" yang dilakukan tak mendapat tanggapan.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dalam diskusi virtual menyebutkan rentang waktu untuk paket pengerjaan CP 206 (rolling stock) tersebut adalah target dari pihaknya, namun menunggu respon dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan pasar Jepang. "Targetnya memulai tender pada Desember 2020," kata William.
Tender itu akan dilakukan usai JICA merespons permintaan MRT Jakarta untuk meminta dukungan Pemerintah Jepang untuk mendorong partisipasi pasar Jepang terlibat pengadaan rangkaian kereta Fase IIA dan IIB.
"Nanti JICA akan melakukan market sounding lanjutan untuk pengadaan rangkaian kereta fase IIA dan IIB dengan bantuan G2G (pemerintah ke pemerintah) mulai Oktober 2020," ujar William.
Dalam market sounding yang telah dilaksanakan dua kali, manufaktur dan perusahaan dagang Jepang menunjukkan ketidaktertarikan pada proyek MRT ini karena jumlahnya yang dinilai sedikit.
Pada putaran pertama (26 Februari 2020), pasar merespon ketidaktertarikan terhadap pengadaan enam rangkaian kereta untuk Fase IIA. Demikian pula dengan putaran kedua di mana MRT Jakarta mengusulkan optimasi pengadaan menjadi 14 rangkaian kereta (digabung dengan Fase IIB).
"Namun mereka merespon negatif karena semuanya menyatakan tidak tertarik dengan rencana pengadaan jumlah kereta. Selain itu, ada gap jadwal operasi Fase IIA dan IIB yang begitu jauh, akhirnya minat kontraktor juga masih tidak tertarik," tutur William.
Alasan meminta pemerintah Jepang melakukan dorongan pada kalangan usahanya, kata William, karena pengerjaan MRT Fase II dibiayai JICA dalam skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) sehingga sangat terikat dengan kriteria kontraktor utama harus berasal dari Jepang.
Namun jika tanggapan pasar Jepang yang tidak menyambut positif ini terus berlanjut, William mengusulkan agar opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya di luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang.
"Mungkin jika dibuka seperti itu, INKA yang sudah kita lihat membuat LRT juga bisa saja (jadi pilihan). Namun sekarang ketentuan mekanisme pinjamannya masih tied loan mengharuskan yang utamanya Jepang," katanya.
Fase IIASegmen 2 MRT Jakarta mengalami gagal tender mulai dari CP 202 (pengerjaan jalur Harmoni-Kota), CP 205 (sistem perkeretaan dan rel) serta pengadaan rangkaian kereta, sehingga bisa dipastikan operasional MRT Fase IIA segmen 2 Harmoni-Kota mengalami pergeseran jadwal dari rencana awal Maret 2026, menjadi pertengahan Agustus 2027 bahkan lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
