REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengatakan kebijakan Kampus Merdeka memberi ruang belajar yang luas. Bukan hanya magang, namun berbagai bentuk aktivitas belajar di luar kampus mungkin dilakukan.
Nizam mengatakan, salah satu yang akan bermanfaat dilakukan adalah membangun Indonesia melalui perdesaan. Ia menjelaskan, saat ini perdesaan di Indonesia masih membutuhkan pendampingan agar bisa menjadi desa yang maju.
"27 ribu desa itu masih tertinggal. Kalau ini dikeroyok oleh mahasiswa, maka cepat maju desa kita. Ada yg membawa teknillogi pertanian, ada yg membawa pembangunan infras, ada yg membangun ekonomi, bumdes dll
" kata Nizam, dalam diskusi daring bertajuk Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Kampus, Ahad (18/10).
Saat ini, lanjut dia, desa mendapatkan dana pembangunan cukup besar yaitu Rp 1 miliar. "Selama ini dana itu tidak ada yang mendampingi. Terjun ke desa itu dampaknya luar biasa sekali," kata dia lagi.
Selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan Kampus Merdeka di dalam kampusnya tanpa perlu keluar. Salah satu kegiatan tersebut adalah dengan menjadi asisten dosen (asdos).
Jika selama ini menjadi asdos tidak diakui SKS, di dalam kebijakan Kampus Merdeka hal ini bisa menjadi bagian dari SKS. Sebab, kata dia, banyak pembelajaran yang didapatkan mahasiswa selama menjadi asdos ini.
"Nah, dengan kampus merdeka ini diakui full SKS-nya, karena selama mendampingi peneliti itu kan ilmu yang diperoleh jauh lebih banyak daripada di dalam kelas. Nah, itu kita buka ruangnya," kata Nizam menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
