Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

1.036 Paket Konversi BBM ke BBG Dibagikan untuk Nelayan Muba

Senin 19 Oct 2020 21:42 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Bupati Dodi Reza Alex Noerdin meluncurkan program sekaligus mendistribusikan sebanyak 1.036 paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk mesin perahu nelayan yang disalurkan Kementerian ESDM, Kamis (15/10), di Dermaga Dinas Perhubungan Muba.

Bupati Dodi Reza Alex Noerdin meluncurkan program sekaligus mendistribusikan sebanyak 1.036 paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk mesin perahu nelayan yang disalurkan Kementerian ESDM, Kamis (15/10), di Dermaga Dinas Perhubungan Muba.

Foto: Musi Banyuasin
Paket konversi BBM ke BBG gartis ini adalah yang perdana didistribusikan di 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 1.036 unit paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran dibagikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (15/10). Paket konversi BBM ke BBG gratis pembiayaan APBN ini adalah yang perdana didistribusikan di 2020.

Penyerahan secara simbolis paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran digelar di Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin yang berlokasi di Kecamatan Sekayu. Hadir dalam acara ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin perwakilan PT Pertamina wilayah Musi Banyuasi dan instansi terkait lainya, serta sekitar 100 nelayan penerima paket perdana.

Ini merupakan kali pertama nelayan di Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan paket perdana Program Konversi BBM ke BBG. Tak mengherankan apabila para nelayan menyambutnya dengan penuh kegembiraan.

Penerima paket perdana ini merupakan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT, kapal berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin 13 HP, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis, memiliki kartu KuSUKA.

Paket yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, konverter kit, 2 buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dll).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dalam kesempatan itu mengungkapkan, pembagian paket perdana ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Paket senilai Rp 7 juta yang diberikan secara cuma-cuma ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh para nelayan. "Ini merupakan barang milik negara yang kita serahkan ke masyarakat. Tolong jangan dijual dan gunakan sebagai alat tangkap. Paket ini gratis dari Pemerintah dan mudah-mudahan bisa menolong perekonomian nelayan," ujar Ali.

Apreasiasi atas usaha Pemerintah ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin. "Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memfasilitasi, membantu para nelayan ini. Mudah-mudahan dan kita yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua," kata Alex.

Dalam kesempatan itu, Alex mengingatkan agar nelayan ketika melaut, tidak menggunakan alat-alat atau bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut. "Tangkap ikan jangan pakai racun atau listrik. Nanti yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi," tegasnya.

Mewakili para nelayan, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza juga berterima kasih atas bantuan yang diterima. Dengan konversi ini, penghematan anggaran yang dikeluarkan nelayan cukup besar. Jika menggunakan bahan bakar bensin harga jual Rp6.500 per liter dengan estimasi penggunaan 5 liter per hari, maka setiap bulannya anggaran yang dikeluarkan nelayan sebanyak Rp 975 ribu.

Sedangkan jika menggunakan LPG dengan harga Rp 18 ribu per 3 kg dengan estimasi kebutuhan 1,2 kg perhari, maka anggaran perbulan yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 240 ribu. "Dengan menggunakan LPG, nelayan dapat menghemat Rp 735 ribu setiap bulannya," terangnya.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian ESDM, Komisi VII DPR, PT Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Anggaran kegiatan ini semula dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun oleh Komisi VII DPR RI dimunculkan kembali sehingga dilakukan refocusing anggaran pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral karena program ini menyentuh langsung kepada masyarakat nelayan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA