REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menilai penegakan hukum pada satu tahun pertama Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin masih berhati-hati. Khususnya, selama pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia.
"Penegakan hukum sepertinya juga sangat berhati-hati. Jadi kalau saya lihat dalam waktu satu tahun ini masih banyak yang harus diperbaiki," ujar Wihadi saat dihubungi, Senin (19/10).
Namun, ia menegaskan bahwa sikap kehati-hatian dalam penegakan hukum bukan kesalahan pemerintahan Jokowi. Tetapi, memang pandemi ini menjadi kendala dalam perbaikan di sektor penegakan hukum.
"Bukan semata-mata kesalahan presiden dan pemerintahan saat ini karena memang situasi pandemi yang melanda dari bulan Maret," ujar Wihadi.
Ia mengakui, satu tahun pertama Jokowi-KH Ma'ruf Amin tidaklah maksimal. Pemerintah diharapkan segera mengevaluasi dan memperbaiki hal-hal yang masih dinilai belum maksimal.
"Sehingga (satu tahun) memang tidak bisa dipakai untuk barometer, perkembangan baik ekonomi maupun penegakan hukumnya," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
