REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang kini didampingi oleh Wapres Ma’ruf Amin sudah memasuki masa satu tahun. Wakil Ketua Komisi III (Hukum) DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi di bidang hukum.
Sahroni menyatakan, pada periode ini, ada beberapa catatan dalam bidang hukum dan HAM yang dapat diapresiasi dan dikritisi. Dalam hal apresiasi, Sahroni mengapresiasi kinerja dalam bidang pengungkapan narkoba.
“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini, misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian,” ujar Sahroni, Senin (19/10).
Politikus Nasdem ini juga menyebutkan bahwa selama satu tahun ke belakang ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba. "Banyak sindikat narkoba international yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini,” ujarnya.
Namun, kata Sahroni, dalam kondisi Covid-19 saat ini pemerintahan Jokowi juga menghadapi banyak hambatan. Kendati demikian, hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri ini dinilainya masih relatif terjaga.
“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam, namun kita lihat di indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” tambahnya lagi.
Meski begitu, Sahroni tidak menampik bahwa dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi. Hal ini menyebabkan munculnya banyak kritikan publik. Sebagaimana diketahui, ada beberapa tindakan hukum oleh aparat hukum yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
Sahroni pun menambahkan, adanya kritik dan masukan pada pemerintah wajar. Kritik yang masuk itu, kata Sahroni harus ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
“Justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat,” kata Legislator asal Tanjung Priok itu menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
