REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia dalam hasil survei terbarunya menunjukkan 55 persen responden mempersepsikan bahwa ekonomi nasional buruk dan 10,3 persen responden lainnya menganggap sangat buruk. Menanggapi itu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Jon Erizal menilai, survei tersebut mendekati kondisi kenyataan saat ini.
"Kalau saya lihat survei itu mendekati kenyataan. Justru kalau survei itu bilang (kondisi ekonomi nasional) bagus jadi tanda tanya kan?" kata Jon kepada Republika, Senin (19/10).
Jon mengatakan, ekonomi Indonesia di kuartal II yang minus 5,32 persen dan ekonomi Indonesia di kuartal III yang diprediksi minus 3 persen menunjukan bahwa kondisi ekonomi nasional tidak sedang dalam keadaan baik. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penawaran (supply) tetapi juga perlu meningkatkan daya beli masyarakat (demand).
"Diharapkan bank-bank ini menyalurkan ke masyarakat. Tapi kalau masyarakat itu tidak punya daya beli, mau jualan apa pun, maupun bunga serendah mungkin tidak akan jadi produktif kan," ujarnya.
Namun demikian, dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan sejumlah insentif ke masyarakat. Ia mencontohkan, misalnya bantuan subsidi gaji untuk pekerja formal yang gajinya dibawah Rp 5 juta.
"Tapi pelaksanaan itu agak lambat kan. Kalau itu dipacu pada saat awal-awal kondisi kita minus, mungkin akan membantu munculnya permintaan," tuturnya.
Sebelumnya Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya pada September mengungkapkan, sebanyak 65 persen responden mempersepsikan bahwa ekonomi nasional buruk dan sangat buruk. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, meskipun mayoritas menyebut kondisi ekonomi nasional buruk, namun kecenderungan trennya mengalami penurunan jika dibanding survei bulan Juli (69,2 persen) dan Mei (81 persen).
"Ini harus diapresiasi ya jadi ada langkah pemerintah yang menunjukan perbaikan," ungkap Burhanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
