REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Sebanyak 419 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) di Solo dinyatakan graduasi mandiri/sejahtera berdasarkan data hingga September 2020. Mereka telah memiliki usaha sendiri sehingga sudah tidak menerima bantuan PKH.
Di samping itu, terdapat 3.030 KPM PKH yang graduasi nonkomponen/noneligible. Sehingga, totalnya 3.449 KPM PKH yang telah digraduasi.
Jumlah KPM PKH di Kota Solo saat ini sebanyak 16.446 keluarga. Mereka didampingi oleh SDM PKH yang terdiri dari 51 pendamping, tiga administrator pangkalan data, satu pendamping sosial tugas khusus, dan satu koordinator kota.
Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan, ada perbedaan antara graduasi mandiri/sejahtera dengan graduasi nonkomponen/noneligible. KPM yang graduasi mandiri/sejahtera berhasil mempunyai usaha dari pelatihan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi selama pendampingan.
Sedangkan graduasi nonkomponen, KPM dinyatakan lulus karena sudah tidak memiliki komponen KPM seperti, balita, lansia, ibu hamil, anak sekolah, maupun disabilitas.
"Tapi yang kami dorong KPM graduasi mandiri/sejahtera karena sudah mempunyai usaha sendiri," kata Dian kepada wartawan di kompleks Balai Kota Solo, Senin (19/10).
Dian menegaskan, Pemkot berusaha maksimal untuk mendorong KPM agar lulus dan mandiri. Namun, masih ada beberapa kendala seperti masih banyak masyarakat yang kalau didorong untuk tidak menerima bantuan justru menyayangkan. Oleh sebab itu, secara personal para pendamping PKH diminta terus mendorong, ditambah bantuan dari lingkungan, baik RT, RW maupun kelurahan. Peran lingkungan dinilai penting untuk memberikan cap bahwa KPM tersebut telah tergolong mampu. Sebab, graduasi harus ada pernyataan dari KPM untuk mau mandiri.
"Ini akan kami coba maksimalkan lagi pembinaan motivasi untuk seluruh SDM, ini akan menjadi cambuk untuk teman-teman SDM sebagai evaluasi bagaimana meningkatkan kinerja. Sehingga bisa memaksimalkan KPM yang bisa graduasi mandiri/sejahtera," ucapnya.
Dian menjelaskan, KPM yang telah digraduasi tersebut merupakan KPM lama. Sebab, Kota Solo baru menerima bantuan PKH pada 2015. Saat itu jumlahnya sekitar 6.000-7.000 KPM. Kemudian, jumlahnya naik secara bertahap dan cukup signifikan tahun ini karena ada perluasan secara nasional, serta dampak pandemi Covid-19.
Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan, dari jumlah yang digraduasi tersebut, Wali Kota menilai masih sangat kurang. "Belum ideal, harus lebih banyak. Karena tidak pernah ada target dari Kementerian," imbuhnya.
Menurutnya, semestinya pendampingan terhadap KPM tidak sekadar mendampingi, melainkan diluluskan. SDM PKH juga harus mumpuni dalam membuat indikator, serta melatih manajemen perencanaan keuangan untuk masyarakat. Sehingga, KPM dapat mandiri melalui usaha yang dibangun. "Setelah lulus jangan sampai degaradasi, harus mampu dan lebih meningkat," ujar Wali Kota.
Wali Kota mengeklaim, jumlah pendamping PKH masih kurang memadai, sebab satu kelurahan hanya satu pendamping. Namun, hal itu bisa dimaksimalkan jika pendamping PKH berkoordinasi dengan lurah dan camat. "Saya punya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), jadi harus kerja sama," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
