Senin 19 Oct 2020 14:53 WIB

Jokowi: Harga Vaksin Covid tak Harus Disampaikan ke Publik

Hal yang harus disampaikan soal kehalalan, kualitas, dan proses distribusi.

Rep: Dessy Suciati Saputri  / Red: Ratna Puspita
Presiden Joko Widodo.
Foto: Dok. Setpres
Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah menjelaskan dengan baik mengenai proses penyediaan vaksin covid 19 dan implementasi vaksinasi nanti. Selain itu, ia juga meminta jajarannya menyampaikan dengan baik terkait kehalalan vaksin, kualitas vaksin, dan proses distribusinya ke masyarakat.

Kendati demikian, tak semua yang berkaitan dengan vaksin dapat disampaikan ke masyarakat. Salah satunya terkait dengan harga vaksin. 

“Saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas antisipasi penyebaran covid 19 saat libur panjang akhir Oktober, Senin (19/10).

Selain menjelaskan mengenai penyediaan vaksin covid, ia juga ingin agar implementasi vaksinasi kepada masyarakat juga dijelaskan dengan hati-hati ke publik. Baik terkait siapa yang akan menerima vaksinasi untuk pertama kali, siapa yang akan mendapatkan secara gratis, dll.

“Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri dijelasin betul harus detil. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, diplintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit,” tambahnya.

Jokowi meminta pemerintah tak tergesa-gesa menyediakan vaksin Covid-19 mengingat prosesnya yang sangat rumit. Jokowi juga mengingatkan proses pengadaan vaksin pun harus dilakukan secara jelas. 

Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan dapat bertanggung jawab terkait pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Sedangkan Kementerian BUMN bertanggung jawab pemberian vaksin berbayar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement