REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tanggung jawab pengadaan vaksin harus jelas ditentukan sejak dini. Pun dengan pengadaan vaksin Covid-19 gratis untuk rakyat akan menjadi urusan Menteri Kesehatan (Menkes) Letjen (Purn) Terawan Agus Putranto.
"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ujar Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) dengan tema Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020 di Jakarta, Senin (19/10).
Dia mengatakan, dengan penentuan tersebut, siapa yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas. "Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar Jokowi.
Dalam ratas tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi. Dia tidak mau, komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Dia melanjutkan, pemerintah menginginkan ada pelatihan khusus yang melibatkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkait cara memperlakukan vaksin Covid-19 sebelum implementasi vaksinasi di kalangan masyarakat. “Masalah yang berkaitan dengan lapangan, perlu persiapan dalam implementasi, juga berkaitan dengan training. Jangan menganggap enteng, ini tidak mudah,” katanya.
Jokowi menekankan pentingnya pelatihan khusus terkait cara membawa vaksin hingga menaruh atau menyimpannya. Terlebih, katanya, karena jumlah vaksin yang akan disuntikkan dalam kapasitas yang sangat besar, selain juga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda
Ikuti Whatsapp Channel Republika
