REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta para insinyur, politisi dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi. Menurut Hasto, hal itu penting agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti yang disuarakan oleh Proklamator RI Bung Karno.
Hasto mengingatkan Indonesia saat ini masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi akibat strategi pembangunan perekonomian pada masa lalu, terutama Orde Baru.
Hal ini disampaikan Hasto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Ahaf (18/10). Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
"Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks strategy culture kita yang masih jauh. industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Dan kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN," kata Hasto.
Menurut Hasto, politik industri harus mengacu pada Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.
"Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah oleh kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dsan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara," kata Hasto.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.
Hasto menceritakan ada satu model usaha yang dilakukan oleh pemulung. Cara produksinya cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, hasil yang dilahirkan menambah nilai jual dengan signifikan.
Jadi, para pemulung mengumpulkan botol bekas yang harganya apabila dijual ke penampungan mencapai Rp 1 ribu per kilogram. Namun, karena para pemulung itu melakukan proses manual seperti membersihkan botol dan membuang tutupnya, maka nilainya menjadi Rp 5 ribu per kilogram. Lalu, apabila ada tindakan memisahkan tipe plastik botol dan dikemas dengan bersih, maka harganya mencapai Rp 8 ribu.
"Ini dilakukan oleh koperasi pemulung, apalagi kita berbicara negara, negara yang berdaulat, negara punya keputusan politik, dari koperasi pemulung tadi. Kalau kita imajinasikan itu dilakukan oleh negara yang pas dan tepat kemudian berorientasi pada resources based industry yaitu di mana insinyur-insinyur kita punya komitmen yang sangat kuat, politisinya punya komitmen yang sangat kuat, Menkeunya punya komitmen yang sangat kuat, maka ini akan menjadi sebuah perubahan bagaimana Indonesia berdikari," jelas dia.
Hasto menyadari banyak sumber daya alam dalam aspek bioekonomi yang belum tergarap dengan baik. Mulai dari tanaman dan lautan yang harus dikerjakan secara inovatif menggunakan teknologi dan riset. Hal itu tentu akan memberikan nilai tambah yang ujungnya memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bung Karno, lanjut Hasto, juga punya pandangan tersebut agar bangsa memilih jalannya.
Di PDI Perjuangan, kata Hasto, pihaknya sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan politik. Harus ada penguasaan ilmu-ilmu dasar, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. APBN khusus untuk riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner.
Sejak lima tahun lalu, kata Hasto, PDIP mengampanyekan parpol harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, PDIP memelopori pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional meskipun ada hambatan birokrasi. Namun, Hasto mengingatkan sekaligus mengajak kepada setiap pihak agar terus menyuarakan isu tersebut.
"Kami berharap bahwa gerakan untuk membangun Indonesia berdikari ini semakin kuat dan khususnya kami harapkan dari kalangan perguruan tinggi, politisi, semuanya bisa bersinergi. Pandemi ini momentum bagi kita untuk merombak seluruh hal hal yang menjadi keleliruan di masa lalu terkait strategi perekonomian nasional kita," tegas Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
