REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kerap menemui masalah soal BPJS Kesehatan. Warga yang jadi peserta mandiri tidak bisa membayar premi rutin karena jatuh sakit yang membuat mereka tak bisa bekerja.
Padahal, Eri mengatalan mereka bukan dari golongan warga tidak mampu. Bahkan tak masuk dalam daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Dulur-dulur arek Suroboyo ini memang tidak mau mengambil jatah warga tak mampu. Mereka rela membayar BPJS secara mandiri. Gajinya tidak besar tapi juga tidak kecil. Makanya mereka enggan dianggap warga miskin karena merasa masih banyak warga yang lebih berhak dibayarkan BPJS-nya oleh pemkot,” kata Eri Cahyadi dalam keterangan, Sabtu (17/10)
Namun, kata Eri Cahyadi, masalah muncul saat mereka sakit hingga tak bisa bekerja. Akibatnya, mereka tak mampu membayar BPJS. Dia mengatakan, menunggu dibayarkan pemkot juga tak mungkin karena mereka tidak termasuk dalam MBR. Melihat hal tersebut, Eri Cahyadi mengeluarkan gagasan bahwa semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya dibayarkan Pemkot Surabaya.
"Akhirnya banyak yang wadul ke saya. Setelah selama ini ikut secara mandiri, sebagai komitmen mereka meringankan beban Pemkot Surabaya, saat kesusahan apa bisa dibantu?," kata kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya 2018-2020 tersebut.
Dia mengatakan, apalagi sering ada ketidaksingkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Ungkap, warga yang sebelumnya masuk dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran) tiba-tiba karena beberapa hal tidak lagi lagi dijamin tanpa sepengetahuan mereka. Saat berobat, mereka baru tahu ketika harus membayar sendiri.
"Pemkot ini juga bingung. Kalau memang sudah tidak masuk dalam PBI pusat, kami siap membantu. Soalnya kalau BPJS bermasalah, warga pasti ke pemkot dulu. Makanya, kita pastikan saja bahwa mereka yang bergaji di bawah Rp 10 juta kita tanggung BPJS-nya," katanya.
Eri Cahyadi mengatakan, kemajuan Kota Surabaya harus berdampak langsung pada warga. Salah satunya dalam pemberian jaminan sosial warga. Jangan sampai di tengah pembangunan Kota Surabaya yang pesat masih ada warga yang kesulitan membayar ongkos berobat.
"Begitu juga dalam hal pendidikan. Tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah. Fasilitas pendidikan tambahan seperti guru les akan kita sediakan di balai-balai RW agar tidak ada siswa sekolah kalah bersaing dengan siswa kaya karena yang kaya ikut les mahal," katanya
