REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berkoordinasi dengan DPRD DKI setiap akan membuat kebijakan. Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kalau mau buat kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali dia sendiri. Itu beberapa kali saya sudah bilang, tolong libatkan seluruh komponen masyarakat," ujar anggota Fraksi PD DPRD DKI Jakarta Mujiyono, kepada wartawan, Jumat.
Menurut dia, di DKI ini banyak tokoh yang senior sehingga kayak dimintai pendapat sehingga tidak ambil kebijakan sendiri atau one man show. Kendati demikian, Mujiyono juga menyadari landasan yang digunakan oleh Anies dalam membuat kebijakan bagi Jakarta bisa bersifat prerogratif berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait kebijakan yang bisa diambil dalam masa pandemi saat ini.
"Memang ada SKB dua menteri, Pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa, Jakarta ini milik bersama," ucapnya.
Lebih lanjut, Mujiyono menyebutkan bahwa Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKIdirevisi untuk menyesuaikan apabila ada janji kampanye Anies yang tidak akan terwujud akibat pandemi Covid-19.
Untuk RPJMD tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu meminta kepada Anies untuk menurunkan targetnya agar lebih realistis. "Revisi RPJMD yang harus disesuaikan dengan kondisi COVID-19 jangan terlalu optimis, harus realistis. Jadi kalau janji kampanye yang kemarin tidak terwujud jangan terlalu memaksakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
