Kamis 15 Oct 2020 21:30 WIB

Jepang Uji Coba Drone Penjaga Perbatasan Laut

Penjaga Pantai Jepang memulai uji coba drone buatan AS untuk pengawasan maritim

Rep: Rizky Surya/ Red: Christiyaningsih
Penjaga Pantai Jepang memulai uji coba drone buatan AS untuk pengawasan maritim. Ilustrasi.
Foto: AP
Penjaga Pantai Jepang memulai uji coba drone buatan AS untuk pengawasan maritim. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Coast Guard atau Penjaga Pantai Jepang memulai uji coba drone buatan AS dalam upaya memperkuat kapasitas pengawasan maritim. Drone itu nantinya digunakan mendeteksi kapal asing yang masuk ke zona ekonomi eksklusif.

Dilansir dari kantor berita Sputnik pada Kamis (15/10), drone yang akan diuji memiliki kemampuan untuk mengelilingi zona ekonomi eksklusif terluar Jepang dalam satu putaran penerbangan. Diproduksi oleh perusahaan pertahanan AS General Atomics Aeronautical Systems, drone SeaGuardian memiliki panjang 12 meter dan lebar 24 meter.

Baca Juga

Drone tersebut dilengkapi dengan radar dan kamera definisi tinggi sekaligus mampu melakukan penerbangan 24 jam tanpa jeda. Drone itu akan menjalani tes di tiga wilayah yakni lepas pantai timur laut dan selatan Jepang di Samudra Pasifik serta di sepanjang pantai Laut Jepang. Penerbangan akan diprogram sebelumnya atau dikendalikan dari jarak jauh lewat stasiun kendali di darat.

Nantinya fungsi drone yang diuji termasuk mendeteksi kapal asing dan sekoci penyelamat, menyuarakan sinyal peringatan kepada mereka, dan mengirimkan gambar real time ke pusat kendali. Selain itu, drone akan diuji kemampuannya mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik di pulau Nishinoshima di Pasifik.

SeaGuardian akan lepas landas dan mendarat di pangkalan Hachinohe di Prefektur Aomori utara. Drone itu dikabarkan tidak akan terbang di atas permukiman.

Kesatuan Penjaga Pantai Jepang saat ini mencakup 33 pesawat patroli dan 52 helikopter. Pengenalan drone pengintai dilakukan karena wilayah laut Jepang sering mengalami kemasukan kapal asing, terutama yang berasal dari China dan Korea Utara, ke zona ekonomi eksklusif dan bahkan perairan teritorialnya.

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement