REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim diagendakan memberikan keterangan kepada kepolisian Malaysia pada Jumat (16/10). Dia diminta membantu penyelidikan daftar viral anggota parlemen yang diduga mendukungnya untuk menjabat posisi perdana menteri.
Direktur departemen investigasi kepolisian Malaysia Huzir Mohamed mengatakan, terdapat 121 anggota parlemen Malaysia dalam daftar yang viral di media sosial tersebut. "Sampai saat ini, total 113 laporan polisi telah diterima," katanya pada Kamis (15/10).
Dia tak menjelaskan secara terperinci mengenai pihak-pihak yang menjadi pelapor. Namun, Huzir menyebut penyelidikan kasus itu dipandu oleh ketentuan di bawah hukum pidana dan undang-undang multimedia, di dalamnya mencakup pernyataan yang dapat menyebabkan kerusakan atau pelecehan publik. Potensi hukumannya adalah penjara hingga dua tahun dan denda.
Kantor Anwar Ibrahim belum memberikan komentar atau pernyataan atas panggilan polisi tersebut. Pada Selasa (13/10) lalu, Anwar telah menemui Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Pada kesempatan itu, dia menyerahkan bukti dokumen yang menunjukkan bahwa mayoritas parlemen mendukungnya menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru.
Anwar mengatakan kini terserah kepada Sultan Abdullah untuk memutuskan langkah selanjutnya. Namun dia berpendapat, dengan mayoritas dukungan yang telah diperolehnya, Perdana Menteri Muhyuddin Yassin seharusnya mundur.
"Saya mendesak semua pihak memberikan ruang kepada Raja untuk melaksanakan tanggung jawabnya di bawah konstitusi, dan memeriksa dokumen dan memanggil pemimpin partai untuk mengkonfirmasi dan menerima masukan dan pandangan mereka," kata Anwar kepada awak media.
Sultan Abdullah belum memberi keputusan apa pun terkait klaim Anwar. Sejak Rabu (14/10), dia menunda seluruh agenda pertemuan hingga dua pekan ke depan. Hal itu sehubungan dengan adanya kebijakan karantina di Kuala Lumpur.
Sebelumnya, Anwar telah mengklaim memperoleh dukungan kuat mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Dia menyebut dukungan terhadapnya mendekati dua pertiga dari 222 anggota parlemen. Dengan dukungan sebanyak itu, Anwar mengatakan posisi Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri Malaysia saat ini telah jatuh.
"Dengan dukungan yang jelas dan tak terbantahkan serta mayoritas di belakang saya, pemerintahan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh," ujarnya, dikutip the Star Online pada September lalu.
Sementara itu, Muhyiddin Yassin mempertanyakan klaim Anwar tentang dukungan mayoritas parlemen. “Dia membuat pernyataan dan ketika ditanya tentang jumlah pendukung serta siapa yang telah memberikan pernyataan dukungan menurut undang-undang, dia hanya mengatakan menunggu jawaban,” kata Muhyiddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
