REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial RI bergerak cepat mempercepat penanganan stunting di Indonesia melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Menteri Sosial Juliari P. Batubara mempertimbangkan beras fortifikasi sebagai komuditas BPNT untuk mempercepat penanganan stunting.
Untuk mendorong percepatan program, Mensos Juliari menugaskan Sekjen Kemensos membentuk satu tim lintas kementerian/lembaga (K/L). Tugasnya adalah untuk segera merumuskan roadmap mengenai penggunaan beras fortifikasi terhadap BPNT.
“Untuk mempercepat, saya mengagendakan rapat dengan K/L terkait agar kebijakan ini dapat disepakati oleh lintas K/L sehingga implementasi lebih kuat,” kata Mensos Juliari hari ini (13/10).
Berbagai kajian terkait dalam penggunaan beras fortifikasi diyakini bisa digunakan dengan baik dalam program bansos pangan yang sudah dijalankan selama ini.
“Maka, saya meminta K/L terkait untuk turut mendukung sehingga masalah stunting di Indonesia dapat dikurangi secara efektif dan massif,” kata Mensos Ari – demikian sapaan akrabnya.
Pemerintah menargetkan mempercepatan penanganan stunting agar target 14 persen tercapai dengan BPNT. Kemensoso membuat kajian bagaimana memasukkan berbagai produk makanan yang memiliki dampak langsung bagi pengurangan stunting.
Berdasarkan informasi ada warga menerima beras fortifikasi yang diyakini bisa memperbaiki gizi anak-anak usia dini ataupun balita. “Sebagai program massif kita perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan dan ditugaskan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melakukan kajian bersama dengan Puslitbang, Bulog, serta BPOM,” kata Juliari.
Sekjen Hartono Laras menandaskan tim yang akan ditugaskan antara lain Kemensos, Kemenkes, BUMN, Kemendagri, Kementan, BKKBN, BPOM, Bappenas dan Kemenperin untuk segera merumuskan aspek kebijakan karena merupakan program besar dan strategis.
“Ini program besar dan di RPJM 2020-2024 dinyatakan bahwa soal penanganan stunting ini masuk menjadi program prioritas nasional,” ucap Hartono. Pada 2018 angka stunting di Indonesia ada di titik 33,38 persen lalu turun 27,67 persen, sehingga perlu menurunkan sebanyak 680 ribu guna mencapai angka 14 persen.
“Intinya perlu sinergi yang kuat antara K/L terkait dalam tim tersebut. Menteri Sosial menginisiasi gelar rapat dan sebelumnya akan disiapkan di Eselon I, meminta pendapat pakar dan akademisi terkait program ini, ” kata Hartono.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk penanganan stunting agar lebih cepat.“Secara teknis bersama Bulog atau mitra lainnya untuk pengadaannya. Kami akan melakukan kalkulasi dan akan menyiapkan data aktual dan teranyar terkait progres Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Sembako,” kata Asep.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat dari kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya serta memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
