REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang berencana meneken perjanjian kerja sama ekspor senjata ke Vietnam demi mengimbangi dominasi kekuatan angkatan laut China di kawasan. Hal itu dilaporkan koran asal Jepang, Nikkei, Rabu (14/10).
Kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Jepang. Kerja sama itu pun jadi salah satu cara Jepang membantu negara-negara di kawasan meningkatkan kekuatan maritimnya demi memastikan lalu lintas di Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Selasa (13/10) ke partai pendukungnya, Partai Demokrat Liberal, mengatakan ia akan mengunjungi Vietnam dan Indonesia minggu depan. Dalam kunjungannya ke Vietnam, PM Suga kemungkinan akan menandatangani perjanjian kerja sama jual senjata itu. Kerja sama tersebut membuka jalan bagi Jepang untuk mengekspor peralatan pertahanan dan sistem persenjataan serta memastikan adanya alih teknologi ke Vietnam.
Jepang mencabut larangan ekspor senjata ke luar negeri pada 2014 yang telah berlaku selama puluhan tahun. Kebijakan itu diharapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kapasitas militer serta mengurangi biaya pembuatan perlengkapan militer dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mendorong adanya kerja sama ekspor jual senjata jadi dengan negara-negara lain.
Sejauh ini, Filipina jadi satu-satunya negara yang meneken perjanjian kerja sama pembelian senjata jadi buatan Jepang. Dua negara menandatangani perjanjian itu pada Agustus 2020. Lewat perjanjian itu, Jepang akan mengekspor sistem radar pengawasan yang dibuat oleh Mitsubishi Electric, demikian isi berita Nikkei.
Jepang juga berusaha membujuk Indonesia dan Thailand untuk terlibat kerja sama ekspor dan alih teknologi sistem persenjataan dan pertahanan. Vietnam dan Indonesia akan jadi tujuan kunjungan luar negeri pertama PM Suga sejak ia menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Shinzo Abe yang mengundurkan diri karena sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
