REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengatakan, ada pihak yang memang sengaja menciptakan kekacauan dan mengambil keuntungan dari kejadian kerusuhan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dia merasa yakin, pihak itu berasal dari luar negeri.
"Saya ingin beri peringatan, hoaks ini berarti ada yang ingin ciptakan kekacauan, nah dan saya punya suatu keyakinan ini berasal dari luar negeri ada kekuatan asing, ada negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju,” ujar Prabowo dalam rekaman yang Republika terima dari juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (13/10).
Prabowo menuturkan, pihak-pihak itu melakukan kekacauan dengan memanfaatkan tokoh-tokoh di Indonesia. Mereka ini ia sebut tak sadar tengah diadu domba dengan sesama bangsa sendiri. Pengadudombaan seperti ini sudah kerap dilakukan terhadap bangsa Indonesia.
“Jadi ya ini kadang, tokoh-tokoh kita lihat dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita, selalu saya katakan dari ratusan tahun lalu selalu diadu domba,” kata dia.
Meski begitu, Prabowo mengatakan, dia sangat memahami kesulitan yang dialami para buruh pada pandemi Covid-19 saat ini. Terlebih Partai Gerindra, partai yang Prabowo ketuai, dia sebut selalu berusaha untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Usaha itu ia sebut sudah ditunjukkan saat sejak awal pembahasan Omnibus Law Ciptaker di DPR.
“Partai Gerindra juga paling keras bela kepentingan semua dan dengan sungguh-sungguh. Dari permintaan buruh sudah diakomodasi 80 persen,” jelas dia.
Prabowo pun mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengambil keputusan dan bersikap akan sesuatu di tengah pandemi. Menurut dia, yang saat ini harus diutamakan untuk diselesaikan adalah Covid-19 yang telah banyak menyengsarakan masyarakat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.
Dia melihat, ada banyak anak muda dan masyarakat yang harus bersinggungan dan membahayakan diri saat berdemonstrasi. Sementara itu, dalang dari kekacauan yang terjadi pada Kamis (8/10) itu justru tak bertanggung jawab sama sekali.
“Dalangnya justru tak bertanggung jawab. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi Covid, cobalah kita sabar, atasi dulu, kita perbaiki kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau tidak terlaksana baik bawa ke judicial review bawa ke MK,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
