Wednesday, 7 Jumadil Akhir 1442 / 20 January 2021

Wednesday, 7 Jumadil Akhir 1442 / 20 January 2021

Chatib Basri Sebut Distribusi Vaksin Butuh Waktu Lama

Selasa 13 Oct 2020 18:03 WIB

Red: Friska Yolandha

Seorang pekerja bekerja di dalam laboratorium pabrik vaksin SinoVac di Beijing,  Kamis (24/9). Distribusi vaksin Covid-19 kepada masyarakat ditargetkan pemerintah mulai dilakukan pada awal tahun depan.

Seorang pekerja bekerja di dalam laboratorium pabrik vaksin SinoVac di Beijing, Kamis (24/9). Distribusi vaksin Covid-19 kepada masyarakat ditargetkan pemerintah mulai dilakukan pada awal tahun depan.

Foto: AP Photo / Ng Han Guan
Diperlukan satu tahun penuh untuk dapat mendistribusikan vaksin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi vaksin Covid-19 kepada masyarakat ditargetkan pemerintah mulai dilakukan pada awal tahun depan. Ekonom senior Chatib Basri menyebutkan bahwa hal itu akan membutuhkan waktu lama.

“Saya membaca katanya 170 sampai 180 juta (vaksin). Diambil angka dari Pak Menko (Airlangga) yang datang ke 25 juta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/10).

Chatib mencontohkan untuk pendistribusian kepada 25 juta penduduk Indonesia yang akan dilakukan selama satu tahun saja berarti terdapat vaksinasi sebanyak 68 ribu per hari.

Baca Juga

“25 juta saya bagi 365 hari itu 68 ribu vaksin per hari. Pertanyaannya ada kita punya resources untuk menyuntik orang 68 ribu setiap hari? Tidak ada Lebaran tidak ada Natal sepanjang satu tahun,” jelasnya.

Di sisi lain, ia menuturkan Indonesia masih memerlukan banyak sumber daya manusia untuk mampu mendistribusikan vaksin Covid-19 kepada 68 ribu orang per hari.

“Artinya kita butuh resources. Kalau toh kita mampu, masih dibutuhkan waktu setahun penuh untuk bisa vaksinnya didistribusikan,” ujarnya.

Chatib menyatakan pendistribusian vaksin yang lama berdampak pada pemulihan ekonomi mengingat selama vaksin belum didistribusikan maka protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan. Ia menuturkan protokol kesehatan tersebut berimplikasi pada adanya berbagai kebijakan untuk menekan laju kasus seperti pembatasan penerbangan dan pengunjung restoran atau pusat perbelanjaan.

“Apa implikasi dari protokol kesehatan? Berarti maksimum tempat 50 persen dan pesawat ada batas,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya skala ekonomi yang hanya bisa beroperasi 50 persen maka dunia usaha tidak bisa bergerak agresif dan melakukan ekspansi sehingga mempengaruhi investasi.

“2021 kita belum terlalu bisa mengharapkan private investment itu akan kick in. Ini kenapa fiskal itu harus ekspansif,” tegasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA