REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi vaksin Covid-19 kepada masyarakat ditargetkan pemerintah mulai dilakukan pada awal tahun depan. Ekonom senior Chatib Basri menyebutkan bahwa hal itu akan membutuhkan waktu lama.
“Saya membaca katanya 170 sampai 180 juta (vaksin). Diambil angka dari Pak Menko (Airlangga) yang datang ke 25 juta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/10).
Chatib mencontohkan untuk pendistribusian kepada 25 juta penduduk Indonesia yang akan dilakukan selama satu tahun saja berarti terdapat vaksinasi sebanyak 68 ribu per hari.
“25 juta saya bagi 365 hari itu 68 ribu vaksin per hari. Pertanyaannya ada kita punya resources untuk menyuntik orang 68 ribu setiap hari? Tidak ada Lebaran tidak ada Natal sepanjang satu tahun,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menuturkan Indonesia masih memerlukan banyak sumber daya manusia untuk mampu mendistribusikan vaksin Covid-19 kepada 68 ribu orang per hari.
“Artinya kita butuh resources. Kalau toh kita mampu, masih dibutuhkan waktu setahun penuh untuk bisa vaksinnya didistribusikan,” ujarnya.
Chatib menyatakan pendistribusian vaksin yang lama berdampak pada pemulihan ekonomi mengingat selama vaksin belum didistribusikan maka protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan. Ia menuturkan protokol kesehatan tersebut berimplikasi pada adanya berbagai kebijakan untuk menekan laju kasus seperti pembatasan penerbangan dan pengunjung restoran atau pusat perbelanjaan.
“Apa implikasi dari protokol kesehatan? Berarti maksimum tempat 50 persen dan pesawat ada batas,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya skala ekonomi yang hanya bisa beroperasi 50 persen maka dunia usaha tidak bisa bergerak agresif dan melakukan ekspansi sehingga mempengaruhi investasi.
“2021 kita belum terlalu bisa mengharapkan private investment itu akan kick in. Ini kenapa fiskal itu harus ekspansif,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
