Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Petrokimia Gresik Harus Bersiap Jika Subsidi Dicabut

Selasa 13 Oct 2020 16:02 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha

Founder & Chairman MarkPlus Hermawan Kartajaya mengatakan PT Petrokimia Gresik sebagai anggota holding PT Pupuk Indonesia Grup harus mempersiapkan diri dalam masa-masa mendatang. Hermawan meyakini pemerintah akan mencabut subsidi untuk para petani paling lambat pada 2022.

Founder & Chairman MarkPlus Hermawan Kartajaya mengatakan PT Petrokimia Gresik sebagai anggota holding PT Pupuk Indonesia Grup harus mempersiapkan diri dalam masa-masa mendatang. Hermawan meyakini pemerintah akan mencabut subsidi untuk para petani paling lambat pada 2022.

Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Kinerja Petrokimia saat ini masih baik karena adanya penugasan dari pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder & Chairman MarkPlus Hermawan Kartajaya mengatakan PT Petrokimia Gresik sebagai anggota holding PT Pupuk Indonesia Grup harus mempersiapkan diri dalam masa-masa mendatang. Hermawan meyakini pemerintah akan mencabut subsidi untuk para petani paling lambat pada 2022.

Hermawan menilai dalam masa pandemi saat ini, Petrokimia Gresik relatif memiliki kinerja yang baik lantaran ditopang adanya penugasan pemerintah terkait subsidi untuk para petani. 

"Petrokimia bagus karena ada penugasan, tapi saya yakin paling lambat 2022 subsidi ke petani itu dicabut, 2021 rasanya tidak dicabut, jadi Petrokimia punya waktu dua tahun," ujar Hermawan dalam webinar MarkPlus Industry Roundtable: Agro Industry Perspective pada Selasa (13/10).

Baca Juga

Hermawan menilai Petrokimia dan seluruh perusahaan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi pascapandemi. Hermawan berharap upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah mampu tuntas dalam dua tahun ke depan. 

"Pemulihan kita tidak boleh lebih dari dua tahun karena UMKM paling banyak yang kena," ucap Hermawan. 

Menurut Hermawan, apabila dua tahun upaya pemulihan ekonomi tidak rampung, pemerintah akan mengalami persoalan yang lebih berat lantaran akan memasuki tahun-tahun politik pada 2023 hingga 2024. Sementara 2025, pemerintah baru masih akan mempelajari upaya pemulihan ekonomi. 

"Kita bukan China, Vietnam, Taiwan yang tidak pernah negatif, tapi kita beda kultur, kita demokratis, jangan salahkan pemerintah yang sudah bekerja keras tapi dua tahun mesti kelar, kalau tidak kelar, repot," kata Hermawan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA