REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) memberikan bantuan sarana prasarana ekonomi produktif. Bantuan senilai Rp 40 juta itu diserahkan kepada Kelompok Perikanan Usaha Bersama Sibaru-baru, yang berasal dari Pulau Sibaru-baru, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen PRL Tb Haeru mengatakan, bantuan tersebut merupakan upaya KKP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau-Pulau Kecil atau Terluar di Indonesia.
Haeru menegaskan bantuan berupa sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program KKP yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Program ini telah digulirkan sejak 2017.
"Pemberian bantuan tersebut juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar Haeru dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Haeru, bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada masyarakat Pulau Sibaru-baru juga sebagai bentuk apresiasi KKP atas penyerahan hak ulayat masyarakat yang telah memperoleh sertifikasi Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil atau Terluar pada 2019. Pulau Sibaru-baru yang termasuk dalam wilayah Pulau-Pulau Kecil atau Terluar menjadi prioritas sertifikasi HAT untuk mengukuhkan kedaulatan Indonesia.
"Oleh sebab itu, KKP mengapresiasi kerelaan masyarakat yang telah menghibahkan sebagian tanahnya untuk pemerintah melalui bantuan ekonomi produktif," kata Haeru.
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Mudatstsir mengungkapkan potensi sumber daya hayati di Pulau Sibaru-baru yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini cukup melimpah. Menurutnya, sumberdaya hayati yang melimpah ini jika didukung dengan sarana prasarana yang optimal dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat jika dalam pelaksanaan pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
"Bantuan berupa mesin motor tempel dan cold box diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya kelompok masyarakat penerima bantuan," ucap Mudatstsir.
Mudatstsir mengingatkan bantuan pemerintah yang telah diserahkan tidak diperbolehkan dipindahtangankan karena ditujukan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.
"Ke depan, untuk pengawasan, evaluasi, dan optimalisasi pemanfaatan agar bantuan tetap terjaga, kelompok masyarakat ini akan menyerahkan laporan secara berkala," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
