REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan adanya potensi munculnya klaster demonstrasi bila protokol kesehatan saat berunjuk rasa tidak dijalankan. Pernyataan presiden ini menyusul adanya temuan hasil rapid test Covid-19 reaktif terhadap sejumlah peserta aksi penolakan UU Cipta Kerja pada pekan lalu.
Potensi munculnya klaster demonstrasi memang sudah diwanti-wanti Satgas Penanganan Covid-19, berkaca pada lonjakan kasus yang sempat terjadi pasa libur panjang, Agustus lalu. "Arahan presiden perlu diingatkan ke masyarakat bahwa sekarang masih pandemi sehingga kegiatan unjuk rasa tidak membawa klaster demo baru. Dalam situasi covid kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sekali lagi, unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (12/10).
Sementara itu, pemerintah memastikan telah merujuk seluruh peserta unjuk rasa yang diketahui hasil rapid test-nya reaktif untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Airlangga menegaskan bahwa hal ini sudah ditangani oleh masing-masing Satgas Penanganan Covid-19 di daerah.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi merebaknya klaster demonstrasi. Doni mengaku kecewa ketika melihat aksi massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan saat menyuarakan aspirasi mereka di jalan.
"Karena Covid ditularkan bukan oleh hewan sebagaimana flu babi dan flu burung. Tetapi oleh manusia. Dan yang menularkan kepada manusia lainnya bukan orang yang jauh, tapi orang terdekat kita. Keluarga, teman sekerja, dan orang yang dekat kita terutama di ruang publik," ujar Doni.
Diberitakan sebelumnya, temuan peserta unjuk rasa yang reaktif Covid-19 terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Ada 129 peserta unjuk rasa yang diamankan polisi pasca-aksi pekan lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 orang diketahui reaktif dari rapid test-nya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
