REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan strategi khusus untuk mendongkrak jumlah perusahaan rintisan atau start up digital di Indonesia sekaligus mendorong lebih banyak pelaku UMKM terakses digital.
Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) di Bogor, Jawa Barat, Minggu, mengatakan pihaknya menargetkan bisa menumbuhkan 750 wirausaha baru berbasis teknologi informasi atau startup digital setiap tahun.
“Target ini diamanatkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh sebab itu berbagai strategi dilakukan bersama lintas sektor yang juga memiliki tanggung jawab dan peran yang sama,” katanya.
Ia mengatakan sektor UMKM selama ini menjadi sektor yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi karena 99,6 persen sektor usaha di Indonesia adalah UMKM. Sementara serapan tenaga kerja dari sektor ini 97 persen dari total usaha di Indonesia. Adapun kontribusi terhadap PDB sekitar 61 persen dan di tahun 2024 ditargetkan bisa meningkat menjadi 65 persen.
"Setiap tahun kita harus bisa menumbuhkan setidaknya 750 start up baru, ini tidak mudah karena perlu koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk bisa tumbuhkan startup ini," ujar Arif.
Dijelaskan Arif bahwa upaya menciptakan 750 start up digital ini dilakukan secara bersama-sama dengan 18 Kementerian dan Lembaga (K/L). Pihaknya juga menggandeng swasta atau BUMN untuk membantu pencapaian target itu dan ini banyak pihak swasta atau BUMN yang memiliki program inkubasi bisnis bagi UMKM. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi yang harmonis dari berbagai pihak.
"Untuk menumbuhkan kewirausahaan ini ada 18 K/L yang punya kegiatan untuk mendorong itu, dunia usaha juga ada kegiatan inkubasi UMKM untuk tumbuhkan kewirausahaan, dari perguruan tinggi juga punya kegiatan yang sama, jadi banyak pelaku yang terlibat dalam hal ini," tutur Arif.
Terkait dengan realisasi pencapaian berapa jumlah startup digital yang terbentuk di tahun ini, Arif belum dapat memberikan informasi rincinya. Sebab meskipun sudah di penghujung tahun namun program ini masih bergulir dan saat ini masih dilakukan konsolidasi untuk mendapatkan angka pasti terkait realisasinya.
"Angka pastinya kita belum mempunyai. Kita dalam tahapan berkoordinasi dengan semuanya. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita udah punya perkiraan angkanya," tutur Arif.
Di saat yang sama pemerintah melalui Kemenkop UKM juga diberikan tugas untuk mendorong UMKM naik kelas. Menurutnya, dari total UMKM di Indonesia yang jumlahnya sekitar 64 juta unit, mayoritas adalah pelaku usaha mikro. Dari jumlah itu 50 persen status pendidikannya adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Kemudian sekitar 20 persen tamatan SLTA dan hanya sebagian kecil yang sarjana.
Oleh sebab itu untuk mencapai target UMKM bisa naik kelas, KemenkopUKM pertama-tama menyasar kelompok UMKM yang pendidikan minimal SMP untuk diberikan pendampingan dan pelatihan agar kemampuannya meningkat.
"Kami optimistis bisa (menaikkan kelas UMKM), yang 20 persen itu kalau kita bedah sekitar 5-10 persen lebih mudah dinaikkan kelasnya. Kita ingin yang kita latih jadi pengungkit agar bisa naik kelas. Sebab semakin tinggi pendidikan semakin luas wawasan sehingga bisa kita pacu untuk lebih berdaya saing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
