Sabtu 10 Oct 2020 01:42 WIB

Saad al-Hariri Serukan Ikuti Rencana Prancis

Prancis mengajukan syarat reformasi untuk Lebanon.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Muhammad Hafil
 Saad al-Hariri Serukan Ikuti Rencana Prancis. Foto: Saad Hariri
Foto: AP Photo/Hassan Ammar
Saad al-Hariri Serukan Ikuti Rencana Prancis. Foto: Saad Hariri

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT-- Politikus Muslim Sunni terkemuka Lebanon yang juga mantan Perdana Menteri Saad al-Hariri, menyerukan pemulihan rencana Prancis untuk mengangkat negara itu keluar dari krisis keuangan terburuk sejak perang saudara 1975-1990.

Hariri menyebut telah berusaha mengumpulkan para pemimpin Lebanon untuk melakukan upaya reformasi guna mengatasi krisis.  Namun mereka gagal membentuk pemerintahan baru yang menjadi syarat kerjasama dengan Prancis.

Baca Juga

Lebanon sangat membutuhkan uang asing untuk keluar dari krisis keuangan yang telah memangkas nilai mata uang mereka sejak tahun lalu.

"Saya menyerukan kepada partai politik untuk berpikir dengan baik agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Inisiatif Presiden Prancis Macron masih berlaku dan kita masih bisa memberlakukannya, jika kita membiarkannya gagal, itu akan menjadi kejahatan."kata Hariri dalam sebuah wawancara TV Kamis (8/10).

Pembicaraan tentang kabinet baru menemui jalan buntu ketika para politisi berebut jabatan kementerian dengan Hizbullah yang didukung Iran. Hariri dan Hizbullah saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.

Hariri menambahkan bahwa dia hanya akan mau kembali menjadi Perdana Menteri jika ada kesepakatan oleh pihak-pihak penting di Lebanon untuk mengamankan kesepakatan Dana Moneter Internasional.

Sebelumnya, pemerintah koalisinya digulingkan setahun lalu oleh protes besar-besaran yang marah pada elite penguasa karena kecewa negara penuh dengan korupsi dan tenggelam dalam hutang.

Hariri juga mengatakan Lebanon tidak punya jalan keluar dari krisis selain program dengan IMF. "Donor asing telah menjelaskan bahwa tidak akan ada bantuan baru kecuali para pemimpin Lebanon meluncurkan reformasi untuk menangani korupsi dan meningkatkan pemerintahan, dan terlibat dalam negosiasi IMF," ujarnya.

Pembicaraan IMF terhenti tahun ini karena pertengkaran di antara pejabat pemerintah Lebanon, bankir dan partai politik tentang kerugian finansial yang sangat besar.

Hariri memperingatkan bahwa dia khawatir akan terjadinya perselisihan sipil karena krisis yang terus meningkat.  Ini telah memicu kerusuhan di negara di mana perpecahan semakin menjadi sejak perang, yang terjadi di sepanjang garis sektarian oleh faksi-faksi yang masih mendominasi politik Lebanon.

 “Apa yang terjadi dalam hal membawa senjata dan apa yang kami lihat dalam tampilan militer di jalan berarti runtuhnya negara,” kata Hariri. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement