Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Penelusuran Kontak Pasien Covid-19 Terkendala SDM dan Stigma

Kamis 08 Oct 2020 18:30 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha

Petugas medis melakukan tes usap atau swab test terhadap warga di Puskesmas Kecamatan Gambir, Jakarta, Rabu (7/10). Upaya contact tracing di Indonesia masih belum mencapat standar yang ditetapkan.

Petugas medis melakukan tes usap atau swab test terhadap warga di Puskesmas Kecamatan Gambir, Jakarta, Rabu (7/10). Upaya contact tracing di Indonesia masih belum mencapat standar yang ditetapkan.

Foto: Prayogi/Republika
Stigma negatif pasien Covid-19 membuat sebagian masyarakat enggan diperiksa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia belum mampu mencapai standar contact tracing atau penelusuran kontak terhadap pasien positif Covid-19. Standar yang diyakini epidemiolog dunia, tracing akan optimal apabila 80 persen kasus positif bisa diketahui asal mula penularan atau kontak eratnya. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, Indonesia belum bisa mencapai angka tersebut. 

"Jadi upaya contact tracing di Indonesia masih belum mencapat standar yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi akibat keterbatasan SDM dan besarnya wilayah di Indonesia serta fasilitas kesehatan yang ada. Di satu sisi stigma di masyarakat terkait covid-19 pun menghambat proses tracing ini," ujar Wiku dalam keterangan pers, Kamis (8/10). 

Baca Juga

Stigma negatif terhadap pasien penderita Covid-19 membuat sebagian masyarakat enggan untuk menjalani pemeriksaan. Hal ini lah yang membuat tracing menjadi terhambat karena ada kontak erat pasien Covid-19 yang tidak mau menjalani tes usap. 

Menurutnya, salah satu solusi untuk menggenjot tracing adalah dengan pengendalian Covid-19 doi level mikro yang lebih masif. Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah perlu lebih gencar untuk melakukan penanganan Covid-19 lebih masif di level kelurahahan dan kecamatan. Skema ini sudah sering disampaikan Presiden Jokowi sebagai mini-lockdown atau pembatasan sosial berskala mikro. 

"Dan puskesmas sebagai unit pelaksana fungsional dapat meningkatkan kualitas SDM nya dengan training tracing atau penyebaran tenaga jika di lapangan, SDM masih belum merata jumlahnya," kata Wiku.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA