REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR—-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin segera membangun perlintasan tidak sebidang di setiap pintu kereta se-Kota Bogor. Pemkot Bogor sudah menggelar pertemuan secara virtual dengan kantor staff presiden (KSP) terkait hal ini.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudi Mashudi, mengatakan pihaknya menjelaskan pembangunan underpass di perlintasan kereta Kebon Pedes, fly over Jalan MA Salmun, dan fly over Jalan Kapten Muslihat saat pertemuan tersebut."Perlintasan tidak sebidang kan baru di RE Martadinata. Kita masih ada rencana untuk membangun di Kebon Pedes, MA Salmun dan kapten muslihat," kata Rudi, Selasa (6/10).
Rudi berharap dengan adanya pembicaraan dengan KSP ini, keinginan Pemkot Bogor bisa diakomodir pemerintah pusat. Seperti yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk pembangunan fly over di Jalan RE Martadinata. Ditambah lagi, Kota Bogor merupakan kota penyangga Ibukota DKI Jakarta. Sehingga, menurut Rudi, jika presiden mendatangkan tamu negara, Kota Bogor bisa jadi etalase Indonesia.
Rudi menjelaskan, Pemkot Bogor membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat karena APBD Kota Bogor saat ini sedang tidak mampu untuk membangun infrastruktur.
"Anggaran APBD kita tidak bisa mengcover perencanaan yang besar-besar, sehingga kita butuh skema pendanaan lainnya, baik itu bantuan provinsi atau pusat," katanya.
Mengenai rencana pembangunan ini, Dinas PUPR Kota Bogor sudah memiliki detail engineering design (DED) untuk pembangunan tiga perlintasan tidak sebidang tersebut. "Pekan depan mereka akan mengundang kita dengan kementerian terkait untuk mengajukan usulan kita. Mudah-mudahan bisa goal ini," ujar Rudi.
Terkait dengan DED yang sudah dibuat, Kabid Pembangunan dan Kebinamargaan pada Dinas PUPR Kota Bogor, Dadan Hamdani, menerangkan pembangunan fly over di Jalan MA Salmun membutuhkan anggaran sebesar Rp 250 miliar, dan Rp 97 miliar untuk underpass Kebon Pedes."Jadi kita untuk DED baru ada MA Salmun dan Kebon Pedes saja. Untuk MA Salmun sekitar Rp250 miliar dan Kebon Pedes sekitar Rp97 miliar," kata Dadan.
Lebih lanjut, Dadan sendiri mengaku sampai saat ini masih merencanakan anggaran untuk pembebasan lahan. Sebab, berdasarkan rancangan APBD 2021 Kota Bogor, anggaran untuk pembebasan lahan hanya Rp 41 miliar untuk Kota Bogor secara keseluruhan."Jadi Rp 41 miliar itu bukan untuk PUPR saja, jadi itu secara keseluruhan. Tapi kalau untuk PUPR masih belum tahu kita berapa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
