Selasa 06 Oct 2020 16:28 WIB

Najwa Dilaporkan ke Polisi, Fadli Zon: Demokrasi Macam Apa?

Fadli Zon menyebut wawancara kursi kosong ini ide brilian Najwa Shihab.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Fadli Zon ikut berbicara soal pelaporan presenter berita Najwa Shihab ke kepolisian akibat mewawancarai Kursi Kosong Menteri Kesehatan Terawan. Ia mempertanyakan alasan pelaporan itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen itu bahkan menilai, apa yang dilakukan Najwa adalah ide brilian dalam mengkritik Menteri Terawan Agus Putranto yang justru menghilang dari hadapan publik di saat pandemi Covid-19 makin parah. "Wawancara kursi kosong ini ide brilian Najwa Shihab. Sangat wajar dalam. demokrasi. Jadi kalau hal seperti inipun dilaporkan ke polisi, ya demokrasi macam apa?" ujar Fadli mengomentari berita Republika.co.id, Selasa (6/10).

Baca Juga

Aksi Najwa melakukan wawancara monolog dengan kursi kosong yang dipresentasikan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan menjadi perbincangan hangat. Namun, aksinya tersebut dilaporkan oleh Relawan Jokowi (Joko Widodo) Bersatu ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10).

"Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden. Karena Menteri Terawan adalah representasi dari presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Silvia mengkhawatirkan jika tindakan Najwa Shihab dibiarkan akan berulang dan berpotensi ditiru oleh wartawan lainnya. Ia menilai melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan preseden buruk kepada wartawan sendiri. 

Hal itu juga yang membuat relawan tersebut memutuskan untuk membuat laporan kepada polisi. "Kami diterima oleh SPKT dan kami akan menuju ke siber. Karena kami berurusan dengan UU ITE dan juga pejabat menteri yang notabene adalah pejabat negara," tegas Silvia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement