Monday, 5 Zulhijjah 1443 / 04 July 2022

Wapres: Standar Lembaga Pendidikan Kita Belum Merata

Selasa 06 Oct 2020 14:48 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden RI, Maruf Amin

Wakil Presiden RI, Maruf Amin

Foto: Setwapres
Tak hanya antardaerah, kualitas antarlembaga pendidikan juga masih bervariasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kondisi kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih belum merata. Ma'ruf menyebut, tak hanya antardaerah, kualitas antarlembaga pendidikan juga masih bervariasi.

Karena itu, Ma'ruf berharap Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) untuk mempertimbangkan kondisi riil dunia pendidikan saat ini dalam menyiapkan guru-guru di Tanah Air. "Misalnya masih 10 persen guru bukan PNS dan 6,7 persen guru PNS yang belum memiliki gelar sarjana (S-1). Selain itu lembaga pendidikan kita antar daerah belum seluruhnya memiliki standar mutu yang sama," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di Focus Group Discussion (FGD) daring bertema “Penguatan Peran LPTK Dalam Menyiapkan Guru Indonesia”, Selasa (6/10).

Baca Juga

Karena itu, ia meminta setiap tenaga pendidik memiliki kompetensi yang tinggi untuk menghasilkan peserta didik yang unggul. Sebab, tenaga pendidik yang profesional merupakan tulang punggung kegiatan pendidikan di Indonesia.

Ia mengatakan, setidaknya kompetensi yang harus dimiliki pendidik sebagaimana Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. "Kombinasi dari   seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif," ungkapnya.

Selain itu, pendidik juga perlu melakukan pengembangan kompetensi secara seimbang, baik hard skill, yaitu pendidikan pengembangan kemampuan teknis tetapi juga pengembangan kompetensi soft skill, yaitu pendidikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang  persuasif dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan pengembangan SDM harus disertai dengan dengan pengasahan dan penguatan karakter. 

Hal ini penting agar SDM yang unggul juga akan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. "Pengembangan SDM berbasis karakter harus sejajar dengan pengembangan SDM berbasis kompetensi," ujar Ma'ruf. 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA